Penolak Pabrik Semen Minta Kompensasi Rp 250 Juta

PATI- Mereka yang menolak rencana berdirinya industri Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Pati, dinilai hanya sekelompok warga yang cara berpikir ke depan tidak logis. Mereka semata-mata lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok.

Karena itu, kata juru bicara Kelompok Masyarakat Sarmin (KMS) Pati, Purwanto Hadi, jika sewaktu-waktu perusahaan milik negara itu membatalkan rencananya, bukan karena dampak dari penolakan mereka. Namun lebih disebabkan posisi tawar lahan untuk lokasi pabrik itu terlalu tinggi.

Dari pemantauan pihaknya, tuntutan warga pemilik tanah baik sawah dan tegalan yang akan dibebaskan juga tidak logis, yakni mulai dari Rp 70.000 hingga mencapai ratusan ribu rupiah/meter persegi.

Padahal harga tanah sawah yang lokasinya tak jauh dari perkotaan, sebagaimana telah dibebaskan untuk jalur lingkar selatan (JLS) Pati hanya Rp 35.000/meter persegi. Terlepas dari hal tersebut, pihaknya juga menyinyalir bahwa beberapa hari terakhir, ada oknum dari kelompok penolak rencana berdirinya pabrik itu, yang ujung-ujungnya minta kompensasi.

Ada pun besarnya kompensasi tersebut juga tidak tanggung-tanggung, yaitu Rp 250 juta. Lebih memprihatinkan lagi, permintaan itu juga disertai tekanan, jika aksi penolakan berdirinya pabrik semen tersebut tidak ingin berlanjut.
Menurut dia, permintaan dana sebesar itu adalah salah sasaran karena ditujukan kepada personel yang selama ini hanya sebagai penunjuk lokasi jika sewaktu-waktu pihak perusahaan harus turun ke lapangan. "Karena itu, jika penolakan yang dilakukan demi menjaga keselamatan Gunung Kendeng, hanyalah omong besar," ujarnya.

Mengada-ada

Lebih tidak logis lagi, masih kata Purwanto Hadi, alasan penolakan itu pun sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Mereka menyoal jika pabrik semen berdiri dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya sumber air di pegunungan itu, yang disebut-sebut untuk kegiatan pertanian.

Padahal fakta di lapangan, banyak sumber air dari pegunungan tersebut lebih banyak terbuang, masuk ke saluran primer Jratun Seluna. Dengan kata lain, areal persawahan seluas 12.000 hektare di wilayah Kecamatan Sukolilo, semula adalah tadah hujan.

Hal itu sama saja, pola bercocok tanam yang dilakukan petani tergantung pada musim, sehingga tidak bisa disebut sebagai areal pertanian produktif. Karena itu, pemerintah mulai 1986 membangun jaringan irigasi teknis Jratunseluna, baru areal persawahan itu dalam satu tahun bisa menanam padi dua kali, dan sekali untuk musim tanam palawija, yaitu pada musim kemarau.

Di samping itu, fakta di lapangan juga menunjukkan, hampir tak pernah terjadi petani di wilayah kecamatan tersebut selalu sukses dalam bercocok tanam. Contoh yang belum lama terjadi, ketika tanaman padi miliknya mulai tumbuh dan berkembang, bencana banjir rutin kiriman dari Dam Pengendali Wilalung pun memporakporandakan harapan mereka.

Karena bencana itu terus selalu terulang, maka kalangan muda lebih senang memilih meninggalkan tempat kelahirannya menjadi urban ke kota besar. Selebihnya ke luar negeri menjadi TKI, karena di desanya tidak ada pilihan lain yang lebih menjanjikan masa depan bagi anggota keluarganya. Dengan demikian, jika kelompok penolak itu beralasan pembangunan pabrik semen akan merusak lingkungan, dan menjadi penyebab bencana banjir sama saja memanipulasi fakta. "Sebab, banjir rutin di wilayah Pati selatan tak lain karena tidak berfungsinya alur Kali Juwana, yang sudah terlalu parah tingkat pendangkalannya. "(ad-76)(Agus Purwanto)