KABUPATEN PATI-Dampak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), kini dialami rekanan pelaksana yang tengah mengerjakan penggurukan dan pemadatan Jalur Lingkar Selatan (JLS) Pati. Setelah dihadapkan pada cuaca jelek karena hujan yang sering turun, sekarang ganti kesulitan mendapatkan BBM jenis solar.
Pasalnya, kata pihak ketiga yang saat ini menyediakan material jenis tanah uruk, Kunarso, yang Jumat (9/5) kemarin akan memulai pekerjaan itu baru sadar harus menyediakan kebutuhan bahan bakar untuk sembilan unit alat berat yang dioperasikan.
Masing-masing tiga unit bolduser, dan dua unit beghu di lokasi JLS yang sudah masuk ke wilayah Desa Penambuhan, Kecamatan Margorejo, Pati.
Dari kelima alat berat itu, tiap hari rata-rata membutuhkan bahan bakar solar sebanyak 700 liter. Dengan demikian, pembeliannya harus dilakukan menggunakan jerigen/drum ke SPBU di Pati, atau lebih dikenal dengan sebutan ngangsu.
Akan tetapi, dengan rencana naiknya harga BBM tersebut, semua petugas SPBU tidak berani melayani pembelian solar melalui cara seperti itu. Sebab, mereka takut berurusan dengan petugas jika dikira menjual BBM tersebut kepada penimbun. Pihaknya mempersilakan pengecekan bila ngangsu BBM untuk proyek tersebut dicurigai. ''Selain itu, setiap saat petugas juga bisa memantau di lokasi JLS,'' ujarnya.
Pengambilan
Sehubungan hal tersebut, pihaknya benar-benar menghadapi kesulitan. Di satu sisi, dalam melaksanakan pekerjaan dituntut untuk bisa selesai tepat waktu, tapi di sisi lain kendala yang timbul sulit diatasi, kecuali ada kebijakan dari yang berkompeten.
Maksudnya, pembelian bahan bakar solar per hari dengan jumlah cukup banyak itu benar-benar untuk menyelesaikan proyek pemerintah, bukan ditimbun untuk dijual lagi pada saat harga sudah naik. Apalagi, selain lima alat berat di lokasi JLS juga masih ada empat beghu yang diperasikan di lokasi pengambilan tanah uruk.
Setiap beghu, per hari rata-rata membutuhkan bahan bakar 200 liter, sehingga khusus di lokasi itu harus tersedia 800 liter solar. Jika tidak, pengambilan tanah uruk di kawasan Lereng Patiayam itu tetap akan tersendat yang dampaknya pasti memengaruhi penyelesaian pengurukan dan pemadatan.
Karena itu, tanpa ada kebijakan dari yang berkompeten maka risiko keterlambatan akan dialami oleh semua rekanan yang saat ini tengah mengerjakan proyek-proyek pemerintah. ''Apalagi, jika proyek tersebut harus mengoperasikan banyak alat berat.''(ad- 79)
Tampilkan postingan dengan label Kabupaten Pati. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kabupaten Pati. Tampilkan semua postingan
Kisah bocah aneh di Desa Tanjungrejo, Lima tahun baru jalan, suka mengunyah rumput
KABUPATEN PATI - Sekilas melihat perawakan Purwanto (8), tidak akan terlihat tanda-tanda keanehan dalam dirinya. Secara fisik bocah berusia delapan tahun itu terlihat normal seperti temanteman sebayanya.
Purwanto yang tinggal bersama kedua orang tuanya di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso tersebut bahkan terlihat lebih gemuk dibandingkan bocah-bocah lain yang tinggal di sekitar rumahnya.
Keanehan dalam diri putra kedua pasangan Sukarlan (42) dan Saeran (40) itu baru terlihat jika melihat kebiasannya seharihari. Saat melihat tumpukan rumput atau jerami hijau, bocah tersebut suka mengunyahnya sampai halus.
Menurut Saeran, kebiasaan aneh anaknya tadi baru mulai diketahui saat berumur lima tahun atau sekitar tiga tahun yang lalu. Saat berumur lima tahun, lanjut Saeran, Purwanto baru dapat berjalan seperti anak-anak yang lainnya.
Saeran mengatakan, dirinya tidak tahu apakah ada hubungan antara kebiasaan aneh anaknya dengan keterlambatan berjalan dibandingkan anak-anak lainnya. "Waktu kecil ia pernah kami periksakan ke dokter. Kata dokter tidak mempunyai penyakit, " ujar Saeran.
Ibu tiga anak ini mengatakan, sejak lahir putra keduanya ini memang seperti anak cacat. Dia tidak bisa bicara seperti anak-anak lainnya, tetapi organ tubuh lainnya berkembang dengan normal.
Saat mulai mengetahui Purwanto memakan rumput, lanjutnya, ia sempat marah. "Maklum kami orang desa, sambil ngemong anak, kadang lepas dari pantauan karena sambil bekerja. Sedangkan anak yang diasuh ada dua anak yang masih kecil. Tetapi, kalau ketahuan terpaksa saya ambil, meski kadang marah jika rumputnya diambil," ujar Saeran.
Tirukan sapi
Dikisahkan pula, sebelum mengunyah rumput Purwanto biasanya mencium rumput-rumput tersebut seperti menirukan seekor sapi yang dipelihara oleh kedua orang tuanya. Setelah merasa cocok dengan bau rumput yang diciumnya, barulah ia mulai memasukkan rumput itu ke mulutnya dan kemudian mengunyahnya sampai halus.
Saat mengunyah rumput, ia biasanya berdiri di samping kandang sapi milik orang tuanya dengan posisi salah satu kakinya diangkat. Saat mengunyah rumput, Purwanto juga terlihat sangat menikmati, sampai kedua matanya terpejamkan.
"Seperti merasakan sesuatu saat memakan rumput sampai matanya terpejam, tetapi rumput tersebut tidak ditelannya, hanya dikunyah saja sampai halus. Begitu sudah halus dibuang hasil kunyahannya rumput itu," ujar Saeran, ibu Purwanto saat dihubungi wartawan di rumahnya.
Saeran mengaku dirinya juga tidak mengetahui penyebab putranya mempunyai kebiasaan aneh tersebut. Isteri Sukarlan itu mengisahkan, saat mengandung dan melahirkan tidak ada tandatanda bahwa anaknya kelak akan mempunyai kebiasaan aneh.
Saat ditanya apakah kebiasaan Purwanto itu karena meniru sapi yang dipelihara orang tuanya, wanita setengah baya itu juga mengaku tidak yakin. Hanya diungkapkan, kebiasaan anaknya memakan rumput ini diketahui sejak Purwanto berumur lima tahun. Juk-ip
Purwanto yang tinggal bersama kedua orang tuanya di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso tersebut bahkan terlihat lebih gemuk dibandingkan bocah-bocah lain yang tinggal di sekitar rumahnya.
Keanehan dalam diri putra kedua pasangan Sukarlan (42) dan Saeran (40) itu baru terlihat jika melihat kebiasannya seharihari. Saat melihat tumpukan rumput atau jerami hijau, bocah tersebut suka mengunyahnya sampai halus.
Menurut Saeran, kebiasaan aneh anaknya tadi baru mulai diketahui saat berumur lima tahun atau sekitar tiga tahun yang lalu. Saat berumur lima tahun, lanjut Saeran, Purwanto baru dapat berjalan seperti anak-anak yang lainnya.
Saeran mengatakan, dirinya tidak tahu apakah ada hubungan antara kebiasaan aneh anaknya dengan keterlambatan berjalan dibandingkan anak-anak lainnya. "Waktu kecil ia pernah kami periksakan ke dokter. Kata dokter tidak mempunyai penyakit, " ujar Saeran.
Ibu tiga anak ini mengatakan, sejak lahir putra keduanya ini memang seperti anak cacat. Dia tidak bisa bicara seperti anak-anak lainnya, tetapi organ tubuh lainnya berkembang dengan normal.
Saat mulai mengetahui Purwanto memakan rumput, lanjutnya, ia sempat marah. "Maklum kami orang desa, sambil ngemong anak, kadang lepas dari pantauan karena sambil bekerja. Sedangkan anak yang diasuh ada dua anak yang masih kecil. Tetapi, kalau ketahuan terpaksa saya ambil, meski kadang marah jika rumputnya diambil," ujar Saeran.
Tirukan sapi
Dikisahkan pula, sebelum mengunyah rumput Purwanto biasanya mencium rumput-rumput tersebut seperti menirukan seekor sapi yang dipelihara oleh kedua orang tuanya. Setelah merasa cocok dengan bau rumput yang diciumnya, barulah ia mulai memasukkan rumput itu ke mulutnya dan kemudian mengunyahnya sampai halus.
Saat mengunyah rumput, ia biasanya berdiri di samping kandang sapi milik orang tuanya dengan posisi salah satu kakinya diangkat. Saat mengunyah rumput, Purwanto juga terlihat sangat menikmati, sampai kedua matanya terpejamkan.
"Seperti merasakan sesuatu saat memakan rumput sampai matanya terpejam, tetapi rumput tersebut tidak ditelannya, hanya dikunyah saja sampai halus. Begitu sudah halus dibuang hasil kunyahannya rumput itu," ujar Saeran, ibu Purwanto saat dihubungi wartawan di rumahnya.
Saeran mengaku dirinya juga tidak mengetahui penyebab putranya mempunyai kebiasaan aneh tersebut. Isteri Sukarlan itu mengisahkan, saat mengandung dan melahirkan tidak ada tandatanda bahwa anaknya kelak akan mempunyai kebiasaan aneh.
Saat ditanya apakah kebiasaan Purwanto itu karena meniru sapi yang dipelihara orang tuanya, wanita setengah baya itu juga mengaku tidak yakin. Hanya diungkapkan, kebiasaan anaknya memakan rumput ini diketahui sejak Purwanto berumur lima tahun. Juk-ip
Demokrat Datangi Kejati, Tersangka Tak Berubah
SEMARANG- DPD Partai Demokrat Jateng meyakini Sukawi Sutarip (Wali Kota Semarang, juga Ketua Partai Demokrat Jateng), bukanlah tersangka kasus dugaan korupsi bagi-bagi uang ke perorangan dari dana komunikasi APBD Kota Semarang 2004, yang kini tengah disidik Kejati Jateng.
Sementara itu, pimpinan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Rabu (7/5), menegaskan, SS (inisial Sukawi Sutarip), memang merupakan salah satu tersangka dari kasus tersebut.
Tersangka lain adalah IS (inisial dari Ismoyo Soebroto, ketua DPRD Kota Semarang 1999-2004).
Menurut Sekretaris DPD Partai Demokrat Jateng, HA Dani Sriyanto SH, dalam mengumumkan tersangka kasus tersebut Senin (5/5) lalu, Kejati tidak menyebut inisial SS dan IS, melainkan S dan I, tanpa menyebut jabatan yang bersangkutan.
Ia meyakini bahwa yang dimaksud S bukanlah Sukawi, melainkan orang lain. "S itu belum tentu Sukawi, namun bisa saja sekda atau kabag apa."
Dani mengungkapkan hal itu kepada wartawan, seusai diterima Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng Kadir Sitanggang SH, Wakil Kajati Arthana SH, dan penyidik, kemarin, di lantai 1 Kantor Kejati, Jl Pahlawan Semarang.
Kedatangannya di Kejati dalam rangka meminta klarifikasi mengenai kebenaran pemberitaan media soal penetapan tersangka terhadap Sukawi Sutarip, dalam kasus dugaan korupsi APBD Kota Semarang tersebut.
Dani berpendapat, penyebutan nama terang dan jabatan dari inisial tersangka S yang diumumkan pihak Kejati, hanyalah konotasi dari media massa. "Masalah siapa dan jabatannya apa, menunggu hasil penyidikan lebih lanjut."
Sama Saja
Seusai Dani memberi keterangan pers dan meninggalkan Kantor Kejati, selang setengah jam Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Jateng Arthana SH menggelar jumpa pers sendiri.
Ajudan Kajati Jateng, Zainuddin, datang menemui puluhan wartawan cetak dan elektronik yang sudah menunggu di lantai 1 Gedung Kejati. Dia meminta wartawan naik ke lantai 2 menemui Wakajati, di ruang kerjanya. "Kajati sedang ada rapat dan beliau meminta Pak Wakajati mewakili beliau untuk menemani wartawan."
Wakajati membantah keterangan Dani bahwa ada perubahan tersangka. Arthana kemarin menguatkan keterangan yang diberikan Seksi Penyidikan pada Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) kepada pers, Senin lalu.
"Tersangkanya ya SS dan IS itu, sebagaimana sudah diumumkan Seksi Penyidikan Aspidsus seusai ekspose perkara Senin lalu," kata Arthana. Dia menambahkan, SS dan IS menjadi tersangka dalam kasus dana komunikasi APBD Semarang 2004.
Apakah ada perbedaan antara inisial SS dan IS dengan S dan I? Wakajati mengungkapkan, S dan SS adalah orang yang sama, demikian juga dengan I dan IS. "SS atau S, IS atau I, sama saja kok, terserah mau pakai inisial yang mana."
Wakajati menandaskan, apa yang disampaikan dalam pengumuman oleh Seksi Penyidikan Aspidsus tersebut sudah benar dan merupakan instruksi langsung dari Kajati. Seksi Penyidikan tidak mungkin berani mengumumkan jika tidak ada perintah atau persetujuan Kajati.
Dilakukannya pengumuman tersebut, juga merupakan instruksi dari Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hendarman sendiri, Rabu (30/4) pekan lalu, di Semarang, mengungkapkan, dirinya telah memerintahkan agar Kajati segera mengumumkan tersangka-tersangka pelaku korupsi.
Arthana membeberkan, kedatangan Dani kemarin cuma menanyakan perihal proses hukum kasus dana komunikasi tersebut, dan tidak lebih dari itu. Ia menjelaskan, Dani telah diterangkan saat mengumumkan tersangka, Seksi Penyidikan hanya menyebut inisial SS dan IS. "Sama dia (Dani Sriyanto) tadi kami jelaskan, mengenai nama (Sukawi Sutarip-Red) dan jabatan (wali kota Semarang-Red) dari SS itu yang menyebut kan media massa, bukan kami," tutur Arthana.
Wakajati menuturkan, kejaksaan dalam mengumumkan cuma menyebut inisial karena etikanya memang demikian. "Ya kami berharap media juga tolong mengedepankan asas praduga tak bersalahlah, jadi kalau nulis tersangka inisialnya saja ya! Karena ini kan masih penyidikan," ujar Arthana, tersenyum mengembang.
Mengenai pengajuan izin pemeriksaan terhadap SS (Sukawi Sutarip-Red) ke presiden, Wakajati menyatakan, sementara ini dirinya tidak berkomentar apa-apa dulu mengenai hal itu.
Ia kembali menegaskan bahwa penetapan tersangka dari hasil ekspose Senin lalu tidak akan berubah, namun bila bertambah, sangatlah mungkin. "Bisa saja dalam penyidikan ini berkembang kan?" ucap dia.
Tak Pengaruh
Dani mengemukakan, penetapan tersangka kasus APBD Semarang tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap pencalonan Sukawi dalam Pilgub 22 Juni mendatang. Karena menurutnya, tersangka S bukanlah Sukawi.
Dia menginformasikan, Sukawi juga tidak terpengaruh dan tetap tabah, serta bertekad melanjutkan amanah masyarakat untuk maju sebagai cagub.
"Selanjutnya kami akan menyosialisasikan ke kader-kader di Jawa Tengah, untuk pemulihan nama baik. Sebab tidak benar bahwa tersangka S itu adalah Sukawi Sutarip. Kami akan sampaikan ke kader bahwa yang disebut Kejati itu inisial S dan I tanpa menyebut jabatan yang bersangkutan, " katanya.
"Persoalan ini sudah disampaikan kepada DPP Partai Demokrat, dan kami akan mendalami apa ini ada muatan-muatan politis atau bukan," imbuhnya. (H30-62)
Sementara itu, pimpinan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Rabu (7/5), menegaskan, SS (inisial Sukawi Sutarip), memang merupakan salah satu tersangka dari kasus tersebut.
Tersangka lain adalah IS (inisial dari Ismoyo Soebroto, ketua DPRD Kota Semarang 1999-2004).
Menurut Sekretaris DPD Partai Demokrat Jateng, HA Dani Sriyanto SH, dalam mengumumkan tersangka kasus tersebut Senin (5/5) lalu, Kejati tidak menyebut inisial SS dan IS, melainkan S dan I, tanpa menyebut jabatan yang bersangkutan.
Ia meyakini bahwa yang dimaksud S bukanlah Sukawi, melainkan orang lain. "S itu belum tentu Sukawi, namun bisa saja sekda atau kabag apa."
Dani mengungkapkan hal itu kepada wartawan, seusai diterima Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng Kadir Sitanggang SH, Wakil Kajati Arthana SH, dan penyidik, kemarin, di lantai 1 Kantor Kejati, Jl Pahlawan Semarang.
Kedatangannya di Kejati dalam rangka meminta klarifikasi mengenai kebenaran pemberitaan media soal penetapan tersangka terhadap Sukawi Sutarip, dalam kasus dugaan korupsi APBD Kota Semarang tersebut.
Dani berpendapat, penyebutan nama terang dan jabatan dari inisial tersangka S yang diumumkan pihak Kejati, hanyalah konotasi dari media massa. "Masalah siapa dan jabatannya apa, menunggu hasil penyidikan lebih lanjut."
Sama Saja
Seusai Dani memberi keterangan pers dan meninggalkan Kantor Kejati, selang setengah jam Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Jateng Arthana SH menggelar jumpa pers sendiri.
Ajudan Kajati Jateng, Zainuddin, datang menemui puluhan wartawan cetak dan elektronik yang sudah menunggu di lantai 1 Gedung Kejati. Dia meminta wartawan naik ke lantai 2 menemui Wakajati, di ruang kerjanya. "Kajati sedang ada rapat dan beliau meminta Pak Wakajati mewakili beliau untuk menemani wartawan."
Wakajati membantah keterangan Dani bahwa ada perubahan tersangka. Arthana kemarin menguatkan keterangan yang diberikan Seksi Penyidikan pada Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) kepada pers, Senin lalu.
"Tersangkanya ya SS dan IS itu, sebagaimana sudah diumumkan Seksi Penyidikan Aspidsus seusai ekspose perkara Senin lalu," kata Arthana. Dia menambahkan, SS dan IS menjadi tersangka dalam kasus dana komunikasi APBD Semarang 2004.
Apakah ada perbedaan antara inisial SS dan IS dengan S dan I? Wakajati mengungkapkan, S dan SS adalah orang yang sama, demikian juga dengan I dan IS. "SS atau S, IS atau I, sama saja kok, terserah mau pakai inisial yang mana."
Wakajati menandaskan, apa yang disampaikan dalam pengumuman oleh Seksi Penyidikan Aspidsus tersebut sudah benar dan merupakan instruksi langsung dari Kajati. Seksi Penyidikan tidak mungkin berani mengumumkan jika tidak ada perintah atau persetujuan Kajati.
Dilakukannya pengumuman tersebut, juga merupakan instruksi dari Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hendarman sendiri, Rabu (30/4) pekan lalu, di Semarang, mengungkapkan, dirinya telah memerintahkan agar Kajati segera mengumumkan tersangka-tersangka pelaku korupsi.
Arthana membeberkan, kedatangan Dani kemarin cuma menanyakan perihal proses hukum kasus dana komunikasi tersebut, dan tidak lebih dari itu. Ia menjelaskan, Dani telah diterangkan saat mengumumkan tersangka, Seksi Penyidikan hanya menyebut inisial SS dan IS. "Sama dia (Dani Sriyanto) tadi kami jelaskan, mengenai nama (Sukawi Sutarip-Red) dan jabatan (wali kota Semarang-Red) dari SS itu yang menyebut kan media massa, bukan kami," tutur Arthana.
Wakajati menuturkan, kejaksaan dalam mengumumkan cuma menyebut inisial karena etikanya memang demikian. "Ya kami berharap media juga tolong mengedepankan asas praduga tak bersalahlah, jadi kalau nulis tersangka inisialnya saja ya! Karena ini kan masih penyidikan," ujar Arthana, tersenyum mengembang.
Mengenai pengajuan izin pemeriksaan terhadap SS (Sukawi Sutarip-Red) ke presiden, Wakajati menyatakan, sementara ini dirinya tidak berkomentar apa-apa dulu mengenai hal itu.
Ia kembali menegaskan bahwa penetapan tersangka dari hasil ekspose Senin lalu tidak akan berubah, namun bila bertambah, sangatlah mungkin. "Bisa saja dalam penyidikan ini berkembang kan?" ucap dia.
Tak Pengaruh
Dani mengemukakan, penetapan tersangka kasus APBD Semarang tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap pencalonan Sukawi dalam Pilgub 22 Juni mendatang. Karena menurutnya, tersangka S bukanlah Sukawi.
Dia menginformasikan, Sukawi juga tidak terpengaruh dan tetap tabah, serta bertekad melanjutkan amanah masyarakat untuk maju sebagai cagub.
"Selanjutnya kami akan menyosialisasikan ke kader-kader di Jawa Tengah, untuk pemulihan nama baik. Sebab tidak benar bahwa tersangka S itu adalah Sukawi Sutarip. Kami akan sampaikan ke kader bahwa yang disebut Kejati itu inisial S dan I tanpa menyebut jabatan yang bersangkutan, " katanya.
"Persoalan ini sudah disampaikan kepada DPP Partai Demokrat, dan kami akan mendalami apa ini ada muatan-muatan politis atau bukan," imbuhnya. (H30-62)
Akibat Debu Pantura, Banyak Warga Menderita ISPA
KABUPATEN PATI-Warga Dusun Guyangan, Desa Purworejo, Kecamatan Pati belakangan ini banyak yang mengidap penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan atas). Hal itu disebabkan debu Jalan Pati-Juwana yang dalam proses perbaikan.
Kepala Dusun setempat Kasdullah mengatakan, saat ini puluhan warganya mengalami keluhan gangguan pernapasan. Namun, sebagian besar dari mereka hanya berobat ke bidan atau puskesmas terdekat.
Tidak hanya orang tua dan dewasa, anak-anak juga banyak yang mengalami keluhan tersebut karena setiap hari menghirup debu. Kondisi tersebut, menurutnya, sudah berlangsung dua bulan ini.
Pasalnya, penanganan darurat jalan sepanjang tujuh kilometer, mulai dari Desa Widorokandang, Kecamatan Pati hingga Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana yang sempat terendam banjir Februari lalu tidak langsung dilanjutkan dengan perbaikan. Akibatnya, peninggian dan pelebaran jalur pantura timur itu saat cuaca panas menimbulkan banyak debu.
Debu tersebut, menurutnya, dirasakan warga sampai radius 100 meter. Bahkan, yang paling parah terkena dampaknya adalah puluhan keluarga yang bermukim tepat di tepi jalan itu.
Kategori Ringan
Sementara itu, peningkatan penyakit ISPA di wilayah tersebut dibenarkan Kasubdin PPMPLP Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati dokter Endah Susianawati MM. Menurutnya, ISPA banyak dialami anak-anak, namun tidak sampai dalam kategori berat. "Sebenarnya peningkatan jumlah penderita ISPA terjadi di semua wilayah di Pati. Namun, bisa jadi debu di jalur pantura menyebabkan warga sekitar juga terkena penyakit itu," jelas dia.
Jumlah penderita ISPA untuk anak-anak di Puskesmas Juwana dan Pati II yang juga memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Desa Widorokandang, Purworejo, dan Gadingrejo sampai Maret jumlahnya lebih dari 1.500 orang. (H49-36)
Kepala Dusun setempat Kasdullah mengatakan, saat ini puluhan warganya mengalami keluhan gangguan pernapasan. Namun, sebagian besar dari mereka hanya berobat ke bidan atau puskesmas terdekat.
Tidak hanya orang tua dan dewasa, anak-anak juga banyak yang mengalami keluhan tersebut karena setiap hari menghirup debu. Kondisi tersebut, menurutnya, sudah berlangsung dua bulan ini.
Pasalnya, penanganan darurat jalan sepanjang tujuh kilometer, mulai dari Desa Widorokandang, Kecamatan Pati hingga Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana yang sempat terendam banjir Februari lalu tidak langsung dilanjutkan dengan perbaikan. Akibatnya, peninggian dan pelebaran jalur pantura timur itu saat cuaca panas menimbulkan banyak debu.
Debu tersebut, menurutnya, dirasakan warga sampai radius 100 meter. Bahkan, yang paling parah terkena dampaknya adalah puluhan keluarga yang bermukim tepat di tepi jalan itu.
Kategori Ringan
Sementara itu, peningkatan penyakit ISPA di wilayah tersebut dibenarkan Kasubdin PPMPLP Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati dokter Endah Susianawati MM. Menurutnya, ISPA banyak dialami anak-anak, namun tidak sampai dalam kategori berat. "Sebenarnya peningkatan jumlah penderita ISPA terjadi di semua wilayah di Pati. Namun, bisa jadi debu di jalur pantura menyebabkan warga sekitar juga terkena penyakit itu," jelas dia.
Jumlah penderita ISPA untuk anak-anak di Puskesmas Juwana dan Pati II yang juga memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Desa Widorokandang, Purworejo, dan Gadingrejo sampai Maret jumlahnya lebih dari 1.500 orang. (H49-36)
JLS Kabupaten Pati Akan Dimulai 18 Juni
KABUPATEN PATI - Surat perintah kerja (SPK) kepada rekanan pemenang tender proyek Jalur Lingkar Selatan (JLS) Pati yang dibiayai APBD Pati, akan diserahkan Rabu (18/6) mendatang. Dengan demikian, secara resmi rekanan sudah harus mulai melaksanakan pekerjaan tersebut.
Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana (Diskimpras) Pati Ir H Suharyono MM mengemukakan hal tersebut ketika menyampaikan paparan tentang JLS yang dibiayai APBD Pati di aula Diskimpras, Rabu (16/4) kemarin. Pada acara itu hadir jajaran dinas/instansi terkait.
Selain itu, juga lima kepala desa (kades) di Kecamatan Pati, yaitu dari Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo, dan Gajahmati. Wilayah areal desa-desa tersebut telah dibebaskan untuk lokasi JLS sepanjang 4,225 km. Tepatnya, lanjut Suharyono, mulai dari timur (Rembang) ke barat hingga jalur Pati-Gabus.
Adapun JlS di Kecamatan Margorejo, sepanjang hampir 8 km dari Desa Sokokulon, Ngawen, Penambuhan, dan Langenharjo dibiayai APBN.
Untuk pelaksanaan pekerjaan pengurukan di ruas JLS tersebut, sejak Tahun Anggaran 2007 sudah dikerjakan. "Pekerjaan yang sama dilanjutkan lagi Tahun Anggaran 2008. Dan hingga kini pekerjaan itu tengah berlangsung, " ujarnya.
Digarap Petani
Meskipun secara resmi pembebasan lahan milik para petani sudah selesai 2006, sampai sekarang masih banyak petani yang menggarap lahan yang sudah dibebaskan itu.
Hal tersebut menjadi tugas kepala desa dan camat untuk mengingatkan warganya. Bila nanti Pemkab membutuhkan, mereka harus bersiap-siap meninggalkan tanah garapan itu.
Jika sekarang lahan itu masih ditanami padi, saat diperlukan nanti tidak ada ganti rugi atas tanaman padi milik mereka. Sebab, sebelumnya Pemkab dalam memberikan ganti rugi juga sudah termasuk tanaman yang tumbuh di lahan mereka.
"Bagi kami yang penting begitu rekanan akan memulai pekerjaan lahan harus sudah bersih. Karena keterlambatan satu hari atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya bisa dikenai denda maksimal Rp 35 juta," ungkap Suharyono. (ad-69)
Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana (Diskimpras) Pati Ir H Suharyono MM mengemukakan hal tersebut ketika menyampaikan paparan tentang JLS yang dibiayai APBD Pati di aula Diskimpras, Rabu (16/4) kemarin. Pada acara itu hadir jajaran dinas/instansi terkait.
Selain itu, juga lima kepala desa (kades) di Kecamatan Pati, yaitu dari Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo, dan Gajahmati. Wilayah areal desa-desa tersebut telah dibebaskan untuk lokasi JLS sepanjang 4,225 km. Tepatnya, lanjut Suharyono, mulai dari timur (Rembang) ke barat hingga jalur Pati-Gabus.
Adapun JlS di Kecamatan Margorejo, sepanjang hampir 8 km dari Desa Sokokulon, Ngawen, Penambuhan, dan Langenharjo dibiayai APBN.
Untuk pelaksanaan pekerjaan pengurukan di ruas JLS tersebut, sejak Tahun Anggaran 2007 sudah dikerjakan. "Pekerjaan yang sama dilanjutkan lagi Tahun Anggaran 2008. Dan hingga kini pekerjaan itu tengah berlangsung, " ujarnya.
Digarap Petani
Meskipun secara resmi pembebasan lahan milik para petani sudah selesai 2006, sampai sekarang masih banyak petani yang menggarap lahan yang sudah dibebaskan itu.
Hal tersebut menjadi tugas kepala desa dan camat untuk mengingatkan warganya. Bila nanti Pemkab membutuhkan, mereka harus bersiap-siap meninggalkan tanah garapan itu.
Jika sekarang lahan itu masih ditanami padi, saat diperlukan nanti tidak ada ganti rugi atas tanaman padi milik mereka. Sebab, sebelumnya Pemkab dalam memberikan ganti rugi juga sudah termasuk tanaman yang tumbuh di lahan mereka.
"Bagi kami yang penting begitu rekanan akan memulai pekerjaan lahan harus sudah bersih. Karena keterlambatan satu hari atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya bisa dikenai denda maksimal Rp 35 juta," ungkap Suharyono. (ad-69)
Pembangunan Sub-Terminal Juwana Belum Masuk Perencanaan
KABUPATEN PATI - Tuntutan pembangunan sub-Terminal Juwana, Pati, setelah Pasar Juwana Baru selesai dibangun, cukup mendesak. Hal tersebut untuk menghindari kesemrawutan dan kemacetan arus lalu lintas di sekitar pertigaan antara Jl Sunan Ngerang dan Jl Komodo.
Tiap hari hampir semua angkutan penumpang umum, baik bus mini jurusan Tayu-Juwana- Rembang-Sarang, angkutan kota, maupun angkutan pedesaan antre menunggu penumpang di lokasi tersebut. Kondisi itu diperburuk dengan mangkal-nya penarik becak dan kusir dokar yang juga antre sembarangan.
Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Dishubpar) Pati, Drs H Tristiadi MM mengatakan, kondisi seperti itu terjadi hampir setiap hari. Akibatnya, terminal yang tersedia justru sepi dari antrean kendaraan penumpang umum.
Terminal tersebut hanya sekadar menjadi tempat menurunkan penumpang, karena para sopir buru-buru meninggalkannya untuk antre di sekitar Pasar Juwana Baru.
Pada awal 2005 lalu, sudah dipersiapkan lokasi untuk subterminal di tempat itu. Waktu itu Pemprov Jateng telah mengalokasikan Rp 1 miliar. ''Namun mendadak terjadi musibah. Pada bulan itu Pasar Juwana Baru musnah terbakar,'' ujarnya.
Ditunda
Berdasarkan pertimbangan kepentingan para pedagang pasar yang kehilangan tempat berjualan harus segera ada penyelesaian. Maka harus segera dibuatkan pasar darurat dengan memanfaatkan lahan Pasar Porda.
Selain subterminal, untuk lokasi sisi selatan juga dimanfaatkan khusus tempat antrean dokar. Bahkan waktu itu pernah dilakukan uji coba, meskipun pembangunan subterminal baru pada tingkat pemadatan.
Namun, hal itu sudah bisa mengurangi tingkat kemacetan arus lalu lintas di Jl Sunan Ngerang dan Jl Komodo.
Untuk melanjutkan kembali rencana pembangunan subterminal tersebut harus segera dilakukan. Pihaknya meragukan apakah pemindahan pedagang dari pasar darurat ke los-los pasar yang telah tersedia bisa berlangsung cepat.
Dengan demikian, wajar jika pembangunan fasilitas umum berupa subterminal tersebut tidak masuk perencanaan 2008. Kendati demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan DLLAJR Jateng.
Untuk menunjang rencana pembangunan subterminal itu, kata Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana (Diskimpras) Ir H Suharyono MM, pihaknya menata lokasi yang sebelumnya digunakan untuk pasar darurat itu. ''Kapan subterminal akan dibangun merupakan wewenang Dishubpar.'' (ad-54)
Tiap hari hampir semua angkutan penumpang umum, baik bus mini jurusan Tayu-Juwana- Rembang-Sarang, angkutan kota, maupun angkutan pedesaan antre menunggu penumpang di lokasi tersebut. Kondisi itu diperburuk dengan mangkal-nya penarik becak dan kusir dokar yang juga antre sembarangan.
Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Dishubpar) Pati, Drs H Tristiadi MM mengatakan, kondisi seperti itu terjadi hampir setiap hari. Akibatnya, terminal yang tersedia justru sepi dari antrean kendaraan penumpang umum.
Terminal tersebut hanya sekadar menjadi tempat menurunkan penumpang, karena para sopir buru-buru meninggalkannya untuk antre di sekitar Pasar Juwana Baru.
Pada awal 2005 lalu, sudah dipersiapkan lokasi untuk subterminal di tempat itu. Waktu itu Pemprov Jateng telah mengalokasikan Rp 1 miliar. ''Namun mendadak terjadi musibah. Pada bulan itu Pasar Juwana Baru musnah terbakar,'' ujarnya.
Ditunda
Berdasarkan pertimbangan kepentingan para pedagang pasar yang kehilangan tempat berjualan harus segera ada penyelesaian. Maka harus segera dibuatkan pasar darurat dengan memanfaatkan lahan Pasar Porda.
Selain subterminal, untuk lokasi sisi selatan juga dimanfaatkan khusus tempat antrean dokar. Bahkan waktu itu pernah dilakukan uji coba, meskipun pembangunan subterminal baru pada tingkat pemadatan.
Namun, hal itu sudah bisa mengurangi tingkat kemacetan arus lalu lintas di Jl Sunan Ngerang dan Jl Komodo.
Untuk melanjutkan kembali rencana pembangunan subterminal tersebut harus segera dilakukan. Pihaknya meragukan apakah pemindahan pedagang dari pasar darurat ke los-los pasar yang telah tersedia bisa berlangsung cepat.
Dengan demikian, wajar jika pembangunan fasilitas umum berupa subterminal tersebut tidak masuk perencanaan 2008. Kendati demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan DLLAJR Jateng.
Untuk menunjang rencana pembangunan subterminal itu, kata Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana (Diskimpras) Ir H Suharyono MM, pihaknya menata lokasi yang sebelumnya digunakan untuk pasar darurat itu. ''Kapan subterminal akan dibangun merupakan wewenang Dishubpar.'' (ad-54)
Lagi, Atap SD Rusak Parah, Sekolah Kehilangan Banyak Murid
KABUPATEN PATI - Hampir separo murid yang mendaftar di SDN Keboromo 02, Kecamatan Tayu, Pati, belakangan ini berkurang. Pasalnya, kerusakan bangunan SD tersebut semakin lama makin parah. Pada penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2007 lalu, siswa yang mendaftar hanya 17 orang. Padahal, tahun sebelumnya 28 siswa.
Seperti SDN Doropayung 01, Kecamatan Juwana, kerusakan parah yang dialami sekolah tersebut adalah bagian atapnya. Kondisi kayu penopang atap sebagian besar sudah lapuk.
Dimakan Usia
Kepala SDN Keboromo 02 Hanalatu Maerissa SPd, kemarin mengutarakan, bangunan yang yang rusak parah karena dimakan usia adalah ruang kelas tiga dan ruang kantor guru. Bagian tengah atap ruangan itu melengkung karena belandarnya lapuk. "Kamiterpaksa tidak pakai kelas III) karena takut kalau roboh dan menimpa anak-anak," ujar kasek asli Maluku itu.
Agar kegiatan belajar mengajar (KBM) kelas III tetap berjalan, untuk sementara ini pihaknya bergantian dengan kelas I. Dengan demikian anak kelas III baru bisa belajar setelah pukul 10.00 atau seusai kelas I pulang.
"Kami tidak ada pilihan lain daripada kena risiko. Minggu (13/4) lalu saja, sebagian genteng ruang kantor jatuh tanpa ada hujan atau angin," jelasnya saat menerima rombongan Komisi D DPRD yang melakukan sidak.
Lebih lanjut dia mengemukakan, sejauh ini memang kerap dikomplain orang tua murid untuk segera memperbaiki bangunan. "Kalau mereka dimintai iuran banyak yang keberatan. Jadi kami hanya bisa melakukan penambalan dan perbaikan seadanya, yang penting tidak roboh," tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi D Achmad Lutfinnur SPt mengatakan, tahun ini sekolah tersebut diupayakan masuk dalam daftar penerima bantuan. Namun, pihaknya berharap perbaikan sementara harus dilakukan tanpa harus menunggu DAK (dana alokasi khusus) cair. (H49-54)
Seperti SDN Doropayung 01, Kecamatan Juwana, kerusakan parah yang dialami sekolah tersebut adalah bagian atapnya. Kondisi kayu penopang atap sebagian besar sudah lapuk.
Dimakan Usia
Kepala SDN Keboromo 02 Hanalatu Maerissa SPd, kemarin mengutarakan, bangunan yang yang rusak parah karena dimakan usia adalah ruang kelas tiga dan ruang kantor guru. Bagian tengah atap ruangan itu melengkung karena belandarnya lapuk. "Kamiterpaksa tidak pakai kelas III) karena takut kalau roboh dan menimpa anak-anak," ujar kasek asli Maluku itu.
Agar kegiatan belajar mengajar (KBM) kelas III tetap berjalan, untuk sementara ini pihaknya bergantian dengan kelas I. Dengan demikian anak kelas III baru bisa belajar setelah pukul 10.00 atau seusai kelas I pulang.
"Kami tidak ada pilihan lain daripada kena risiko. Minggu (13/4) lalu saja, sebagian genteng ruang kantor jatuh tanpa ada hujan atau angin," jelasnya saat menerima rombongan Komisi D DPRD yang melakukan sidak.
Lebih lanjut dia mengemukakan, sejauh ini memang kerap dikomplain orang tua murid untuk segera memperbaiki bangunan. "Kalau mereka dimintai iuran banyak yang keberatan. Jadi kami hanya bisa melakukan penambalan dan perbaikan seadanya, yang penting tidak roboh," tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi D Achmad Lutfinnur SPt mengatakan, tahun ini sekolah tersebut diupayakan masuk dalam daftar penerima bantuan. Namun, pihaknya berharap perbaikan sementara harus dilakukan tanpa harus menunggu DAK (dana alokasi khusus) cair. (H49-54)
Perahu penyeberangan mulai beroperasi
KABUPATEN PATI - Setelah sempat mangkrak karena terendam banjir, perahu penyebarangan yang menghubungkan Desa Ngatsorejo, Kecamatan Jakenan dengan Dukuh Gilis, Desa Sugiharjo, Kecamatan Pati saat ini sudah kembali beroperasi.
Perahu yang terbuat dengan kayu tersebut selama ini memang menjadi tumpuan warga Ngastorejo yang hendak berpergian ke kota Pati. Warga menggunakan perahu tersebut untuk mempersingkat jarak dari Ngastorejo menuju Pati.
Menurut salah seorang warga Gilis, Jasmiati (38), perahu tersebut sudah mulai beroperasi sekitar empat hari lalu. "Sebelumnya perahu itu memang tidak bisa digunakan karena rusak dan talinya putus," ujarnya.
Saat perahu tersebut tidak berfungsi, jelas Jasmiati, warga Desa Ngastorejo yang hendak pergi ke Pati harus melalui Dukuh Ngantru, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus dengan jarak tempuh yang berlipat.
Karena alasan bisa mempersingkat waktu tempuh itulah yang membuat warga Ngastorejo lebih memilih menggunakan perahu seberang itu meskipun harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 1.000 untuk sekali menyeberang.
Salah seorang warga Desa Ngastorejo, Sulistio (32) mengungkapkan, dengan menggunakan perahu penyeberangan itu anak-anak di desanya yang bersekolah di kota Pati hanya membutuhkan waktu seperempat jam untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda angin.
Dua kali lipat
Sedangkan jika melalui rute Desa banjarsari, imbuhnya, waktu tempuhnya sampai dua kali lipat. "Jadi jika perahu itu beroperasi hampir semua warga di sini memilih jalur Dukuh Gilis itu dengan menggunakan jasa perahu penyeberangan itu," katanya.
Saat musim banjir lalu, perahu yang usianya sudah belasan tahun itu memang sempat mangkrak setelah lebih sebulan terendam banjir. Perahu itu mulai terendam air sekitar Januari lalu, saat permukaan Sungai Juwana meluap.
Perahu tersebut memang terikat dengan tali yang melintasi dua tepian sungai. Akibatnya saat permukaan air Sungai Juwana naik melebihi tali tersebut, perahu itu tidak bisa terangkat ke atas permukaan air. Juk-ip
Perahu yang terbuat dengan kayu tersebut selama ini memang menjadi tumpuan warga Ngastorejo yang hendak berpergian ke kota Pati. Warga menggunakan perahu tersebut untuk mempersingkat jarak dari Ngastorejo menuju Pati.
Menurut salah seorang warga Gilis, Jasmiati (38), perahu tersebut sudah mulai beroperasi sekitar empat hari lalu. "Sebelumnya perahu itu memang tidak bisa digunakan karena rusak dan talinya putus," ujarnya.
Saat perahu tersebut tidak berfungsi, jelas Jasmiati, warga Desa Ngastorejo yang hendak pergi ke Pati harus melalui Dukuh Ngantru, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus dengan jarak tempuh yang berlipat.
Karena alasan bisa mempersingkat waktu tempuh itulah yang membuat warga Ngastorejo lebih memilih menggunakan perahu seberang itu meskipun harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 1.000 untuk sekali menyeberang.
Salah seorang warga Desa Ngastorejo, Sulistio (32) mengungkapkan, dengan menggunakan perahu penyeberangan itu anak-anak di desanya yang bersekolah di kota Pati hanya membutuhkan waktu seperempat jam untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda angin.
Dua kali lipat
Sedangkan jika melalui rute Desa banjarsari, imbuhnya, waktu tempuhnya sampai dua kali lipat. "Jadi jika perahu itu beroperasi hampir semua warga di sini memilih jalur Dukuh Gilis itu dengan menggunakan jasa perahu penyeberangan itu," katanya.
Saat musim banjir lalu, perahu yang usianya sudah belasan tahun itu memang sempat mangkrak setelah lebih sebulan terendam banjir. Perahu itu mulai terendam air sekitar Januari lalu, saat permukaan Sungai Juwana meluap.
Perahu tersebut memang terikat dengan tali yang melintasi dua tepian sungai. Akibatnya saat permukaan air Sungai Juwana naik melebihi tali tersebut, perahu itu tidak bisa terangkat ke atas permukaan air. Juk-ip
Amdal pabrik semen selesai September
PATI - Proses pembuatan dokumen Amdal, terkait rencana PT Semen Gresik membangun pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, Pati, bulan ini sudah mulai dilakukan. Diperkirakan, proses tersebut akan selesai September mendatang.
Hal itu disampaikan Divisi Komunikasi PT semen Gresik, Syaifuddin Zuhri, dalam acara jumpa pers tentang rencana pendirian pabrik semen di Sukolilo, di ruang Pragola Setda Pati, kemarin.
Dikatakan, dari hasil Amdal itu pihaknya akan memutuskan sejumlah titik yang tidak boleh ditambang. "Seperti disampaikan Presiden Komisaris PT Semen Gresik, Bapak Rizal Ramli, kami akan tetap menjaga kelestarian situs-situs dan potensi alam yang harus dilindungi karena lebih banyak warga yang membutuhkan," ujarnya.
Disampaikan pula, total luas lahan yang dibutuhkan untuk lokasi pabrik, penambangan, dan akses jalan untuk pendirian pabrik semen di Kecamatan Sukolilo mencapai 2.000 hektar.
Soal kekhawatiran sebagian warga terhadap kemungkinan berkurangnya air tanah setelah pendirian pabrik, Syaifuddin menilai hal itu hanya karena informasi yang kurang memadahi.
Dijelaskan, pihaknya akan tetap memperhitungkan proses penambangan yang memperhatikan keberadaan air tanah itu. Diterangkan, pihaknya akan melakukan penambangan tanah liat di areal persawahan dengan kedalaman tujuh sampai delapan meter saja.
"Potensi yang bisa ditambang sebenarnya mencapai kedalaman 17 meter, tetapi kami hanya akan melakukan penambangan tujuh sampai delapan meter. Sebab jika lebih dari kedalaman itu, dampaknya akan merusak cadangan air tanah," kata Syaifuddin Zuhri.
Sedangkan soal kelestarian hutan, PT Semen Gresik, menurutnya, perlu menegaskan bahwa tidak semua kawasan hutan di pegunungan kendeng akan ditambang. "Bahkan bisa dilihat, hutan yang masih tersisa di tengah kota pada saat ini hanya ada di Kota Gresik. Itu bukti bahwa PT Semen Gresik sangat memperhatikan masalah itu," ujarnya. Juk-ip
Hal itu disampaikan Divisi Komunikasi PT semen Gresik, Syaifuddin Zuhri, dalam acara jumpa pers tentang rencana pendirian pabrik semen di Sukolilo, di ruang Pragola Setda Pati, kemarin.
Dikatakan, dari hasil Amdal itu pihaknya akan memutuskan sejumlah titik yang tidak boleh ditambang. "Seperti disampaikan Presiden Komisaris PT Semen Gresik, Bapak Rizal Ramli, kami akan tetap menjaga kelestarian situs-situs dan potensi alam yang harus dilindungi karena lebih banyak warga yang membutuhkan," ujarnya.
Disampaikan pula, total luas lahan yang dibutuhkan untuk lokasi pabrik, penambangan, dan akses jalan untuk pendirian pabrik semen di Kecamatan Sukolilo mencapai 2.000 hektar.
Soal kekhawatiran sebagian warga terhadap kemungkinan berkurangnya air tanah setelah pendirian pabrik, Syaifuddin menilai hal itu hanya karena informasi yang kurang memadahi.
Dijelaskan, pihaknya akan tetap memperhitungkan proses penambangan yang memperhatikan keberadaan air tanah itu. Diterangkan, pihaknya akan melakukan penambangan tanah liat di areal persawahan dengan kedalaman tujuh sampai delapan meter saja.
"Potensi yang bisa ditambang sebenarnya mencapai kedalaman 17 meter, tetapi kami hanya akan melakukan penambangan tujuh sampai delapan meter. Sebab jika lebih dari kedalaman itu, dampaknya akan merusak cadangan air tanah," kata Syaifuddin Zuhri.
Sedangkan soal kelestarian hutan, PT Semen Gresik, menurutnya, perlu menegaskan bahwa tidak semua kawasan hutan di pegunungan kendeng akan ditambang. "Bahkan bisa dilihat, hutan yang masih tersisa di tengah kota pada saat ini hanya ada di Kota Gresik. Itu bukti bahwa PT Semen Gresik sangat memperhatikan masalah itu," ujarnya. Juk-ip
810 Keping DVD Porno Diamankan
KABUPATEN PATI- Sebanyak 810 keping DVD porno disita Tim Resmob Polwil Pati, Kamis malam (3/4) pukul 19.30. Polisi juga mengamankan Rudi (34), warga Barongan, Kudus, yang tertangkap tangan ketika mengambil paket berisi DVD di sekitar Pasar Kalinyamatan, Jepara.
Kasubbag Reskrim Kompol Eka Wahyudianta SIk atas nama Kapolwil Pati, Kombes Pol Drs HM Zulkarnain MM, mengatakan, 810 keping DVD itu berisi film porno kiriman dari Jakarta. "Sebelumnya ada informasi kiriman paket dari pedagang DVD di Pasar Glodok Jakarta Pusat," kata dia.
Menurut dia, maraknya peredaran video porno tidak terlepas dari upaya pemerintah yang mulai menutup situs porno di internet. Dengan demikian, dampaknya penjualan VCD maupun DVD porno akan kembali marak. Hal tersebut tentu meresahkan masyarakat, terutama orang tua dari anak-anak yang baru beranjak dewasa, karena kelompok inilah yang lebih banyak menjadi sasaran penjualan barang jenis itu.
Akibatnya, seks bebas di kalangan mereka bukanlah hal baru. "Karena itu, kami mengimbau para orang tua selalu mengawasi pergaulan putra-putrinya, agar terhindar dari tindakan negatif," ujarnya.
810 Keping
Tontonan yang begitu mudah diakses dalam bentuk kepingan VCD dan DVD itu, katanya, jangan dianggap hal remeh. Risikonya dan bahayanya tetap tidak jauh berbeda dengan minuman keras (miras) yang selalu membikin kecanduan anak yang belum waktunya melihat adegan seperti itu, sehingga jika tanpa ada kendali pasti ingin mencobanya.
Setelah mencoba sekali, maka berikutnya cenderung untuk mengulanginya.
Pergaulan dan seks bebas, adalah alternatif paling mudah dilakukan jika sudah bertemu pasangan yang juga sama-sama kecanduan, karena memang seperti itu sifat barang-barang terlarang.
Dengan tertangkapnya tersangka, yang kini diamankan di ruang tahanan Mapolwil, petugas berhasil menyita 810 keping DVD, terdiri dari 45 judul. Tersangka menyediakan barang tersebut, karena untuk melayani para pengecer sehingga barang-barang itu harus didatangkan dari Jakarta melalui kiriman paket.
Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat Pasal 72 ayat (2) UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Kekayaan Intelektual (Haki). "Ancaman hukumannya adalah lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta jo Pasal 282 ayat (3) KUHP."(ad-76
Kasubbag Reskrim Kompol Eka Wahyudianta SIk atas nama Kapolwil Pati, Kombes Pol Drs HM Zulkarnain MM, mengatakan, 810 keping DVD itu berisi film porno kiriman dari Jakarta. "Sebelumnya ada informasi kiriman paket dari pedagang DVD di Pasar Glodok Jakarta Pusat," kata dia.
Menurut dia, maraknya peredaran video porno tidak terlepas dari upaya pemerintah yang mulai menutup situs porno di internet. Dengan demikian, dampaknya penjualan VCD maupun DVD porno akan kembali marak. Hal tersebut tentu meresahkan masyarakat, terutama orang tua dari anak-anak yang baru beranjak dewasa, karena kelompok inilah yang lebih banyak menjadi sasaran penjualan barang jenis itu.
Akibatnya, seks bebas di kalangan mereka bukanlah hal baru. "Karena itu, kami mengimbau para orang tua selalu mengawasi pergaulan putra-putrinya, agar terhindar dari tindakan negatif," ujarnya.
810 Keping
Tontonan yang begitu mudah diakses dalam bentuk kepingan VCD dan DVD itu, katanya, jangan dianggap hal remeh. Risikonya dan bahayanya tetap tidak jauh berbeda dengan minuman keras (miras) yang selalu membikin kecanduan anak yang belum waktunya melihat adegan seperti itu, sehingga jika tanpa ada kendali pasti ingin mencobanya.
Setelah mencoba sekali, maka berikutnya cenderung untuk mengulanginya.
Pergaulan dan seks bebas, adalah alternatif paling mudah dilakukan jika sudah bertemu pasangan yang juga sama-sama kecanduan, karena memang seperti itu sifat barang-barang terlarang.
Dengan tertangkapnya tersangka, yang kini diamankan di ruang tahanan Mapolwil, petugas berhasil menyita 810 keping DVD, terdiri dari 45 judul. Tersangka menyediakan barang tersebut, karena untuk melayani para pengecer sehingga barang-barang itu harus didatangkan dari Jakarta melalui kiriman paket.
Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat Pasal 72 ayat (2) UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Kekayaan Intelektual (Haki). "Ancaman hukumannya adalah lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta jo Pasal 282 ayat (3) KUHP."(ad-76
Pro dan Kontra Pabrik Semen Meruncing
KABUPATEN PATI-Polemik tentang rencana pendirian pabrik semen di Kawasan Gunung Kendeng, Sukolilo belakangan ini semakin meruncing. Bahkan, hilangnya 20 spanduk bernada penolakan memicu kelompok pro dan kontra saling berhadapan.
Humas Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunritno mengatakan, spanduk yang dipasang pihaknya di Desa Kedumulyo, Gadudero, Sukolilo, Kasiyan, Kedungwinong yang semuanya masuk Kecamatan Sukolilo diturunkan sekelompok orang tak dikenal. Aksi tak simpatik tersebut sempat menyulut ketegangan dengan pihaknya, namun tidak sampai menimbulkan kekerasan fisik.
"Kami minta masyarakat yang tergabung dalam JMPPK dan yang merasa menolak pabrik semen tidak terpancing ulah orang-orang itu. Karena saya melihat ini sudah mengarah pada penciptaan konflik horisontal," ujar dia, kemarin.
Keprihatinan akan kondisi masyarakat Sukolilo yang sengaja dihadapkan pihak tertentu itu, juga disampaikan Yayasan Sheep Indonesia yang punya perhatian pada pelestarian lingkungan hidup dan pedamaian. "Masyarakat yang pro dan kontra memiliki dasar sesuai asumsi masing-masing. Dan ini berpotensi menimbulkan konflik, jika Pemkab tidak segera mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan pernyataan resmi tentang benar tidaknya pendirian pabrik semen itu," jelas Manajer Area Jateng Sheep Indonesia Husaini.
Penjelasan tersebut, lanjutnya, harus dilakukan dengan jujur dan fair terkait untung ruginya bagi masyarakat. Sehingga, sosialisasi harus resmi, terbuka, serta ilmiah.
Fasilitasi Dialog
Makin tak jelasnya ujung polemik ini, kata dia, merupakan bukti bahwa pemerintah gagal dalam melakukan komunikasi dengan rakyatnya. Mengingat pihak yang kontra justru tidak diperhatikan. "Mereka cenderung dianggap penghambat pembangunan, tidak logis, ataupun memanfaatkan untuk meminta kompensasi di balik aksi penolakannya, " sesalnya.
Menanggapai hal tersebut, Ketua DPRD Sunarwi SE MM dalam waktu dekat akan memfasilitasi pertemuan antara eksekutif, tokoh masyarakat baik yang pro maupun yang kontra untuk berdialog. Forum tersebut akan diagendakan melalui rapat kerja Komisi B.
"Kalau perlu dari pihak PT Semen Gresik kami hadirkan, biar bisa menjelaskan langsung kepada masyarakat. Jadi, bukan hanya pro saja yang kami undang seperti yang dilakukan selama ini," kata dia.(H49-36)
Humas Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunritno mengatakan, spanduk yang dipasang pihaknya di Desa Kedumulyo, Gadudero, Sukolilo, Kasiyan, Kedungwinong yang semuanya masuk Kecamatan Sukolilo diturunkan sekelompok orang tak dikenal. Aksi tak simpatik tersebut sempat menyulut ketegangan dengan pihaknya, namun tidak sampai menimbulkan kekerasan fisik.
"Kami minta masyarakat yang tergabung dalam JMPPK dan yang merasa menolak pabrik semen tidak terpancing ulah orang-orang itu. Karena saya melihat ini sudah mengarah pada penciptaan konflik horisontal," ujar dia, kemarin.
Keprihatinan akan kondisi masyarakat Sukolilo yang sengaja dihadapkan pihak tertentu itu, juga disampaikan Yayasan Sheep Indonesia yang punya perhatian pada pelestarian lingkungan hidup dan pedamaian. "Masyarakat yang pro dan kontra memiliki dasar sesuai asumsi masing-masing. Dan ini berpotensi menimbulkan konflik, jika Pemkab tidak segera mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan pernyataan resmi tentang benar tidaknya pendirian pabrik semen itu," jelas Manajer Area Jateng Sheep Indonesia Husaini.
Penjelasan tersebut, lanjutnya, harus dilakukan dengan jujur dan fair terkait untung ruginya bagi masyarakat. Sehingga, sosialisasi harus resmi, terbuka, serta ilmiah.
Fasilitasi Dialog
Makin tak jelasnya ujung polemik ini, kata dia, merupakan bukti bahwa pemerintah gagal dalam melakukan komunikasi dengan rakyatnya. Mengingat pihak yang kontra justru tidak diperhatikan. "Mereka cenderung dianggap penghambat pembangunan, tidak logis, ataupun memanfaatkan untuk meminta kompensasi di balik aksi penolakannya, " sesalnya.
Menanggapai hal tersebut, Ketua DPRD Sunarwi SE MM dalam waktu dekat akan memfasilitasi pertemuan antara eksekutif, tokoh masyarakat baik yang pro maupun yang kontra untuk berdialog. Forum tersebut akan diagendakan melalui rapat kerja Komisi B.
"Kalau perlu dari pihak PT Semen Gresik kami hadirkan, biar bisa menjelaskan langsung kepada masyarakat. Jadi, bukan hanya pro saja yang kami undang seperti yang dilakukan selama ini," kata dia.(H49-36)
Sejumlah bangunan rusak disapu angin
KABUPATEN PATI - Sejumlah bangunan di kota Pati, Minggu (30/3), rusak akibat diterjang angin kencang. Di antara bangunan yang rusak cukup parah adalah tower antena Radio Pragola FM Pati.
Ambruknya tower tersebut menyebabkan ruang penjagaan milik Subdin PPK Disnakertrans Pati rusak akibat tertimpa bagian tower. Tidak jauh dari lokasi itu, sebuah tiang gardu listrik milik PT PLN juga roboh akibat terjangan angin, sehingga jaringan listrik yang melalui gardu listrik terputus.
Angin kencang yang terjadi sore kemarin juga menyebabkan bangunan parkir yang ada di depan Rumah Sakit Anak Sejahtera rusak. Bangunan yang terbuat dari fiber untuk bagian atap dan disangga tiang dari besi tersebut ambruk.
Kencangnya angin membuat bangunan garasi itu melayang ke timur, sehingga jatuh di depan perusahaan pembuat roti, Larees. Menurut salah seorang staf Radio Pargola yang dihubungi Wawasan, kemarin, Sartono, dirinya mendengar suara bergemuruh sekitar pukul 15.30. "Angin datang bersamaan dengan turunnya hujan yang cukup deras," ujarnya.
Ditambahkan, pihaknya belum bisa memperkirakan kerugian akibat rusaknya sejumlah fasilitas milik radio akibat terjangan angin. "Selain tower yang roboh dan menimpa atap bangunan, kami belum mendata kerusakan lainnya," katanya.
Merata
Dalam pantauan Wawasan, kemarin, kerusakan jaringan listrik dan telekomunikasi akibat terjangan angin terlihat cukup merata. Di antaranya terlihat di sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Kartini, Jalan Banyuurip, Jalan Pangeran Diponegoro, dan sejumlah ruas jalan lainnya.
Kebanyakan kabel listrik dan telepon di sepanjang jalan itu putus akibat tertimpa pohon yang ambruk atau patah dahannya. Akibat banyaknya kabel jaringan listrik milik PLN yang putus karena terjangan angin, sebagian warga kota Pati semalam harus menikmati suasana gelap.
Sementara kemacetan di sejumlah ruas jalan tidak berlangsung lama, karena petugas dari Diskimpras langsung melakukan upaya pembersihan beberapa saat setelah angin merobohkan sejumlah pohon.
Selain merusak sejumlah fasilitas umum, angin yang datang dari arah barat sekitar pukul 15.30, kemarin, juga menyebabkan ratusan spanduk yang dipasang di sejumlah ruas jalan melayang. Juk-ip
Ambruknya tower tersebut menyebabkan ruang penjagaan milik Subdin PPK Disnakertrans Pati rusak akibat tertimpa bagian tower. Tidak jauh dari lokasi itu, sebuah tiang gardu listrik milik PT PLN juga roboh akibat terjangan angin, sehingga jaringan listrik yang melalui gardu listrik terputus.
Angin kencang yang terjadi sore kemarin juga menyebabkan bangunan parkir yang ada di depan Rumah Sakit Anak Sejahtera rusak. Bangunan yang terbuat dari fiber untuk bagian atap dan disangga tiang dari besi tersebut ambruk.
Kencangnya angin membuat bangunan garasi itu melayang ke timur, sehingga jatuh di depan perusahaan pembuat roti, Larees. Menurut salah seorang staf Radio Pargola yang dihubungi Wawasan, kemarin, Sartono, dirinya mendengar suara bergemuruh sekitar pukul 15.30. "Angin datang bersamaan dengan turunnya hujan yang cukup deras," ujarnya.
Ditambahkan, pihaknya belum bisa memperkirakan kerugian akibat rusaknya sejumlah fasilitas milik radio akibat terjangan angin. "Selain tower yang roboh dan menimpa atap bangunan, kami belum mendata kerusakan lainnya," katanya.
Merata
Dalam pantauan Wawasan, kemarin, kerusakan jaringan listrik dan telekomunikasi akibat terjangan angin terlihat cukup merata. Di antaranya terlihat di sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Kartini, Jalan Banyuurip, Jalan Pangeran Diponegoro, dan sejumlah ruas jalan lainnya.
Kebanyakan kabel listrik dan telepon di sepanjang jalan itu putus akibat tertimpa pohon yang ambruk atau patah dahannya. Akibat banyaknya kabel jaringan listrik milik PLN yang putus karena terjangan angin, sebagian warga kota Pati semalam harus menikmati suasana gelap.
Sementara kemacetan di sejumlah ruas jalan tidak berlangsung lama, karena petugas dari Diskimpras langsung melakukan upaya pembersihan beberapa saat setelah angin merobohkan sejumlah pohon.
Selain merusak sejumlah fasilitas umum, angin yang datang dari arah barat sekitar pukul 15.30, kemarin, juga menyebabkan ratusan spanduk yang dipasang di sejumlah ruas jalan melayang. Juk-ip
Bermodal Rp 16 juta, warga Tegalarum buat jalan
KABUPATEN PATI - Kondisi jalan desa yang hanya berupa tanah lempung membuat aktivitas warga Desa Tegalarum, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati terganggu saat musim hujan seperti sekarang ini. Pasalnya, saat hujan tiba, kondisi jalan menjadi becek dan berlumpur, sehingga jalan menjadi lebih licin.
Dengan kondisi seperti itu, jalan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor roda empat. Karena itu dengan modal dana sebesar Rp 16,5 juta, warga Desa Tegalarum beberapa hari ini mulai memperbaiki kondisi tersebut. Pekerjaan perbaikan jalan itu akhirnya selesai Jumat lalu (29/3).
Jalan yang saat ini sudah mulai dimanfaatkan warga itu lebarnya dua meter dengan panjang mencapai 203 meter. Perbaikan jalan sendiri dilakukan tidak sampai tahap pengaspalan.
Untuk mengeraskan badan jalan yang semula hanya berupa tanah lempung, warga mendatangkan batu kali dan menatanya di atas ruas jalan. Menurut Kepala Desa Tegalarum, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Endang Samiati, jalan yang saat ini sudah mulai dimanfaatkan warga.
Karena modal dana untuk perbaikan jalan sangat kecil, lanjut Kepala Desa Tegalarum, warga di desanya harus menggunakan tenaga sendiri untuk mengerjakan perbaikan fasilitas desa.
Gotong royong
"Pekerjaan perbaikan jalan dikerjakan secara gotong royong oleh warga RT 4 RW 1 selama tiga hari, baru selesai Jumat lalu selama tiga hari. Saat ini sudah bisa dilalui warga," katanya.
"Dana yang jumlahnya hanya Rp 16,5 juta itu sebagian berasal dari program P2KP Kabupaten Pati. Sisanya, sekitar Rp 5 juta, hasil iuran warga desa, " ujarnya.
Ditambahkan, meskipun perbaikan jalan tidak sampai melakukan pengaspalan, namun cukup mendukung aktivitas warga. "Setidaknya warga yang melalui jalan tersebut tidak lagi harus becek-becak," ujarnya.
Ditambahkan, perbaikan jalan itu dilaksanakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Mandiri Unit melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM P2KP). Juk-ip
Dengan kondisi seperti itu, jalan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor roda empat. Karena itu dengan modal dana sebesar Rp 16,5 juta, warga Desa Tegalarum beberapa hari ini mulai memperbaiki kondisi tersebut. Pekerjaan perbaikan jalan itu akhirnya selesai Jumat lalu (29/3).
Jalan yang saat ini sudah mulai dimanfaatkan warga itu lebarnya dua meter dengan panjang mencapai 203 meter. Perbaikan jalan sendiri dilakukan tidak sampai tahap pengaspalan.
Untuk mengeraskan badan jalan yang semula hanya berupa tanah lempung, warga mendatangkan batu kali dan menatanya di atas ruas jalan. Menurut Kepala Desa Tegalarum, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Endang Samiati, jalan yang saat ini sudah mulai dimanfaatkan warga.
Karena modal dana untuk perbaikan jalan sangat kecil, lanjut Kepala Desa Tegalarum, warga di desanya harus menggunakan tenaga sendiri untuk mengerjakan perbaikan fasilitas desa.
Gotong royong
"Pekerjaan perbaikan jalan dikerjakan secara gotong royong oleh warga RT 4 RW 1 selama tiga hari, baru selesai Jumat lalu selama tiga hari. Saat ini sudah bisa dilalui warga," katanya.
"Dana yang jumlahnya hanya Rp 16,5 juta itu sebagian berasal dari program P2KP Kabupaten Pati. Sisanya, sekitar Rp 5 juta, hasil iuran warga desa, " ujarnya.
Ditambahkan, meskipun perbaikan jalan tidak sampai melakukan pengaspalan, namun cukup mendukung aktivitas warga. "Setidaknya warga yang melalui jalan tersebut tidak lagi harus becek-becak," ujarnya.
Ditambahkan, perbaikan jalan itu dilaksanakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Mandiri Unit melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM P2KP). Juk-ip
Warga Keluhkan Pematokan Tanah, Ketua DPRD Dukung Pabrik Semen
KABUPATEN PATI- Pematokan tanah yang diduga untuk wilayah pendirian pabrik semen secara sepihak oleh sekelompok orang di sejumlah wilayah di Sukolilo, membuat sebagian masyarakat resah.
Pasalnya, para pemilik lahan tidak pernah diberi penjelasan tentang aksi tersebut. Ada enam warga Dukuh Curug, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, yang mengadu kepada Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) terkait pematokan itu.
Adapun Ketua DPRD Pati, Sunarwi SE MM mendukung rencana pendirian Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Pati. "Karena itu penolakan terhadap pendirian pabrik itu tak perlu terjadi," kata dia, Senin (31/3).
Menurut salah seorang pengurus JMPPK Sunardi, beberapa orang tersebut mengaku khawatir tanahnya diserobot oleh pihak tertentu. "Beberapa waktu lalu memang ada enam warga Curug yang rembukan dengan kami. Intinya mereka tidak ingin sawahnya dipatoki tanpa seizin pemiliknya," jelas dia, kemarin.
Dia menduga hal tersebut sebagai salah satu upaya pemaksaan pihak yang berkepentingan dengan rencana pembangunan pabrik semen kepada masyarakat yang enggan menjual lahannya, sehingga berbagai cara ditempuh meski tanpa sosialisasi.
Humas JMPPK Gunritno menambahkan, keluhan tersebut telah dikonsultasikan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan upaya hukum jika ditemukan unsur pemaksaan dalam upaya pembebasan tanah.
"Tim dari LBH Semarang sudah melihat langsung beberapa lokasi tanah warga yang dipatoki tanpa seizin pemiliknya. Kemungkinan warga yang resah itu akan kami dampingi untuk mencabutnya," ujar dia.
Ketua Komisi B DPRD, Ubaidillah Wahab SH, menyesalkan aksi pematokan tersebut. Karenanya, pekan depan pihaknya segera memanggil eksekutif dan pihak Semen Gresik tentang kejelasan rencana pembangunan pabrik semen.
"Kalau tahu-tahu tanah dipatoki ya kurang pas. Sebab, selama ini belum pernah ada kejelasan jadi tidaknya pendirian pabrik semen," ujarnya saat dihubungi secara terpisah, kemarin.
Dalam hal ini, pihaknya telah mengagendakan pertemuan pada 7 April mendatang. Pembahasan rapat yang juga melibatkan Komisi A itu akan meminta penjelasan secara detail tentang rencana pembangunan yang menimbulkan pro dan kontra.
"Ini baru tahap awal, jadi pihak yang pro dan kontra belum kami libatkan karena kami sendiri belum tahu jelas. Setelah dapat jawaban pasti baru bisa mengambil sikap," lanjutnya.
Hak Siapa Saja
Sementara itu, menurut Ketua DPRD Sunarwi, menolak rencana pendirian pabrik semen merupakan hak siapa saja. Akan tetapi ada hal bersifat sangat esensial, yakni antara manfaat dan mudlaratnya jika dikaji secara seksama, ternyata lebih besar manfaatnya.
Sebab, sebuah industri besar itu telah mengalami tahapan pengkajian, termasuk dampak sekecil apa pun sudah diperhitungkan. Selain itu, seluruh komponen baik mesin maupun manusianya pasti telah ahli di bidangnya, baik yang menyangkut dampak positif maupun negatif terhadap lingkungannya.
Kendati demikian, untuk penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), tidak dilakukan sendiri atau sepihak, melainkan melibatkan para intelektual lingkungan dari Undip Semarang. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan besar yang akan membangun industri tersebut cukup kooperatif, dan terbuka.Dengan kata lain, perusahaan itu sama sekali tidak bermaksud menutup-nutupi dampak negatif yang kemungkinan bisa terjadi. (H49,ad-76)
Pasalnya, para pemilik lahan tidak pernah diberi penjelasan tentang aksi tersebut. Ada enam warga Dukuh Curug, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, yang mengadu kepada Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) terkait pematokan itu.
Adapun Ketua DPRD Pati, Sunarwi SE MM mendukung rencana pendirian Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Pati. "Karena itu penolakan terhadap pendirian pabrik itu tak perlu terjadi," kata dia, Senin (31/3).
Menurut salah seorang pengurus JMPPK Sunardi, beberapa orang tersebut mengaku khawatir tanahnya diserobot oleh pihak tertentu. "Beberapa waktu lalu memang ada enam warga Curug yang rembukan dengan kami. Intinya mereka tidak ingin sawahnya dipatoki tanpa seizin pemiliknya," jelas dia, kemarin.
Dia menduga hal tersebut sebagai salah satu upaya pemaksaan pihak yang berkepentingan dengan rencana pembangunan pabrik semen kepada masyarakat yang enggan menjual lahannya, sehingga berbagai cara ditempuh meski tanpa sosialisasi.
Humas JMPPK Gunritno menambahkan, keluhan tersebut telah dikonsultasikan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan upaya hukum jika ditemukan unsur pemaksaan dalam upaya pembebasan tanah.
"Tim dari LBH Semarang sudah melihat langsung beberapa lokasi tanah warga yang dipatoki tanpa seizin pemiliknya. Kemungkinan warga yang resah itu akan kami dampingi untuk mencabutnya," ujar dia.
Ketua Komisi B DPRD, Ubaidillah Wahab SH, menyesalkan aksi pematokan tersebut. Karenanya, pekan depan pihaknya segera memanggil eksekutif dan pihak Semen Gresik tentang kejelasan rencana pembangunan pabrik semen.
"Kalau tahu-tahu tanah dipatoki ya kurang pas. Sebab, selama ini belum pernah ada kejelasan jadi tidaknya pendirian pabrik semen," ujarnya saat dihubungi secara terpisah, kemarin.
Dalam hal ini, pihaknya telah mengagendakan pertemuan pada 7 April mendatang. Pembahasan rapat yang juga melibatkan Komisi A itu akan meminta penjelasan secara detail tentang rencana pembangunan yang menimbulkan pro dan kontra.
"Ini baru tahap awal, jadi pihak yang pro dan kontra belum kami libatkan karena kami sendiri belum tahu jelas. Setelah dapat jawaban pasti baru bisa mengambil sikap," lanjutnya.
Hak Siapa Saja
Sementara itu, menurut Ketua DPRD Sunarwi, menolak rencana pendirian pabrik semen merupakan hak siapa saja. Akan tetapi ada hal bersifat sangat esensial, yakni antara manfaat dan mudlaratnya jika dikaji secara seksama, ternyata lebih besar manfaatnya.
Sebab, sebuah industri besar itu telah mengalami tahapan pengkajian, termasuk dampak sekecil apa pun sudah diperhitungkan. Selain itu, seluruh komponen baik mesin maupun manusianya pasti telah ahli di bidangnya, baik yang menyangkut dampak positif maupun negatif terhadap lingkungannya.
Kendati demikian, untuk penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), tidak dilakukan sendiri atau sepihak, melainkan melibatkan para intelektual lingkungan dari Undip Semarang. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan besar yang akan membangun industri tersebut cukup kooperatif, dan terbuka.Dengan kata lain, perusahaan itu sama sekali tidak bermaksud menutup-nutupi dampak negatif yang kemungkinan bisa terjadi. (H49,ad-76)
Semen Gresik Kaji Banjir
KABUPATEN PATI- Selain tengah memproses analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, Pati, PT Semen Gresik Tbk juga melakukan studi banjir. Hal itu ditempuh lantaran calon lahan eksploitasi yang mengandung tanah liat saat ini masih terendam air.
Seorang perwakilan PT Semen Gresik dari Divisi Hukum Sofyan Hadi SH mengemukakan hal tersebut dalam jumpa pers di ruang Pragola Setda Pati, Kamis (3/4).
Dalam acara itu perwakilan dari PT Semen Gresik (SG) didampingi Bupati Tasiman dan Wakil Bupati Kartina Sukawati SE MM, Ketua DPRD Sunarwi SE MM, serta jajaran Muspida lainnya.
Menurut Sofyan, dari total lahan yang dibutuhkan sekitar 2.000 hektare, 11hektare di antaranya menjadi sasaran pengambilan tanah liat. Daerah tersebut masuk Desa Kasiyan, Gadudero, dan Baturejo, Kecamatan Sukolilo. "Kawasan itu 70%-nya masih terendam air. Jadi kami harus lakukan studi banjir."
Lebih lanjut dia mengatakan, amdal yang baru proses penyusunan harus dibedakan dengan kajian banjir. Sebab, dampak lingkungan bisa dilihat dari amdal, sedangkan kajian banjir digunakan untuk acuan penanganan ke depan.
Selain tanah liat untuk bahan campuran, 322 hektare areal tegalan di Desa Kedumulyo, Gadudero, Sukolilo, dan Sumbersoko dipetakan sebagai kawasan pengambilan bahan baku. Sedangkan untuk lokasi pabrik sendiri, berdiri di atas lahan Desa Kedumulyo seluas 1.432 hektare.
Sementara untuk infrastruktur jalan tambang, pihaknya juga telah menyiapkan lahan di Kecamatan Margorejo, Gabus, Kayen, dan Sukolilo. Desa-desa yang dilewati antara lain Wangunrejo, Jambean Kidul (Margorejo), Wuwur (Gabus), Talun, Pasuruan, Srikaton (Kayen), dan Kasiyan (Sukolilo). (H49-54)
Seorang perwakilan PT Semen Gresik dari Divisi Hukum Sofyan Hadi SH mengemukakan hal tersebut dalam jumpa pers di ruang Pragola Setda Pati, Kamis (3/4).
Dalam acara itu perwakilan dari PT Semen Gresik (SG) didampingi Bupati Tasiman dan Wakil Bupati Kartina Sukawati SE MM, Ketua DPRD Sunarwi SE MM, serta jajaran Muspida lainnya.
Menurut Sofyan, dari total lahan yang dibutuhkan sekitar 2.000 hektare, 11hektare di antaranya menjadi sasaran pengambilan tanah liat. Daerah tersebut masuk Desa Kasiyan, Gadudero, dan Baturejo, Kecamatan Sukolilo. "Kawasan itu 70%-nya masih terendam air. Jadi kami harus lakukan studi banjir."
Lebih lanjut dia mengatakan, amdal yang baru proses penyusunan harus dibedakan dengan kajian banjir. Sebab, dampak lingkungan bisa dilihat dari amdal, sedangkan kajian banjir digunakan untuk acuan penanganan ke depan.
Selain tanah liat untuk bahan campuran, 322 hektare areal tegalan di Desa Kedumulyo, Gadudero, Sukolilo, dan Sumbersoko dipetakan sebagai kawasan pengambilan bahan baku. Sedangkan untuk lokasi pabrik sendiri, berdiri di atas lahan Desa Kedumulyo seluas 1.432 hektare.
Sementara untuk infrastruktur jalan tambang, pihaknya juga telah menyiapkan lahan di Kecamatan Margorejo, Gabus, Kayen, dan Sukolilo. Desa-desa yang dilewati antara lain Wangunrejo, Jambean Kidul (Margorejo), Wuwur (Gabus), Talun, Pasuruan, Srikaton (Kayen), dan Kasiyan (Sukolilo). (H49-54)
Saat Sedulur Sikep Mengadu ke Rizal Ramli, Tak Ingin Tradisi Bertani Hilang
KHAWATIR akan kehilangan lahan pekerjaannya, menjadi prinsip dasar yang diugemi (dianut) komunitas adat Sedulur Sikep di Sukolilo, Pati dalam merespons rencana pendirian pabrik semen. Meskipun dianggap oleh sebagian kalangan sebagai masyarakat terbelakang dan tak ingin maju, justru wong Samin itu kokoh dengan pendiriannya.
Tidak hanya disuarakan melalui partisipasi kampanye lingkungan yang digelar Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), mereka juga menyampaikan hal tersebut secara langsung dengan Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk Dr Rizal Ramli, Rabu (2/4).
Pro dan kontra pabrik semen yang belakangan ini berkembang di masyarakat Sukolilo, menggugah bekas mantan Menteri Keuangan itu, menyambangi Sedulur Sikep. Kebetulan saat itu, dia tengah berkunjung ke Pati menjadi pembicara dalam dialog publik bertema "Revitalisasi Peran Industri dan UKM dalam Perekonomian Nasional" yang digelar Silaturahmi Mahasiswa Pati Jakarta (Simpati).
"Nek miturut tata carane Sedulur Sikep kanggo nyukupi sandang pangan kuwi nganggo cara tani. Ngenani anane pabrik semen, sedulur-sedulur khawatir pada nyalahi tradisi sing wis kelakon, ninggalno tani. Amangka dagang ikut nyalahi tata cara sedulur sikep," ujar perwakilan Sedulur Sikep Gunritno di hadapan Rizal Ramli.
Dengan suasana kekeluargaan, Rizal dijamu sederhana di pendapa di sebelah kediaman Gunritno di Dukuh Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo. Pria berkacamata yang baru dua tahun menjabat Komisaris Utama PT Semen Gresik itu pun tak canggung dengan sambutan ala kadarnya.
Bahkan, dia terlihat mengapresiasi betul keberadaan komunitas adat tersebut. "Jangan dianggap Sedulur Sikep ini terbelakang. Justru mereka pelestari tradisi yang harus dilindungi," ujar Ramli yang selalu mencatat setiap keluhan yang disampaikan wong Samin dengan bahasa Jawa di buku kecilnya.
Pemikiran untuk tetap mewariskan tata cara Sedulur Sikep tampaknya tak bisa ditawar lagi. "Misale gunung dikepras lan sawah padha dinggo pabrik semen, anak putu mengko nasibe piye?" tanya Sedulur Sikep lainnya, Gunarti.
Dalam pengertian lebih luas, masyarakat yang identik dengan pakaian hitam itu beranggapan, tidak hanya lahan sawah yang terancam hilang dengan adanya pabrik semen. Sumber air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Sukolilo secara luas pun dikhawatirkan musnah.
Secara tidak langsung, Sedulur Sikep juga "menggugat" ketidakadilan informasi tentang rencana investasi itu. Kalangan ini merasa bingung untuk mengadukan keresahan mereka. Karena sudah dua kali meminta informasi kepada sekda dan DPRD, jauh sebelum pro dan kontra meruncing, namun tak ada kepastian jawaban.
Sejauh ini, dari catatan JMPPK terdapat sekitar 47 mata air yang berada di Pegunungan Kendeng Sukolilo. Lokasinya menyebar di enam desa, yakni Kedumulyo, Gadudero, Sukolilo, Tompegunung, Sumbersoko, serta Baleadi.
Menanggapi hal tersebut, Rizal berjanji mempertimbangkan aspirasi masyarakat pelestari budaya tersebut.
"Meski laporan yang saya terima banyak yang menerima (pembangunan pabrik semen), namun saya tetap akan mencarikan solusi terbaik bagi yang kontra. Jangan sampai niat baik ini dijalankan dengan proses yang tidak baik seperti yang saat pembebasan lahan untuk Waduk Kedungombo," tandasnya. (M Noor Efendi-54)
Tidak hanya disuarakan melalui partisipasi kampanye lingkungan yang digelar Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), mereka juga menyampaikan hal tersebut secara langsung dengan Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk Dr Rizal Ramli, Rabu (2/4).
Pro dan kontra pabrik semen yang belakangan ini berkembang di masyarakat Sukolilo, menggugah bekas mantan Menteri Keuangan itu, menyambangi Sedulur Sikep. Kebetulan saat itu, dia tengah berkunjung ke Pati menjadi pembicara dalam dialog publik bertema "Revitalisasi Peran Industri dan UKM dalam Perekonomian Nasional" yang digelar Silaturahmi Mahasiswa Pati Jakarta (Simpati).
"Nek miturut tata carane Sedulur Sikep kanggo nyukupi sandang pangan kuwi nganggo cara tani. Ngenani anane pabrik semen, sedulur-sedulur khawatir pada nyalahi tradisi sing wis kelakon, ninggalno tani. Amangka dagang ikut nyalahi tata cara sedulur sikep," ujar perwakilan Sedulur Sikep Gunritno di hadapan Rizal Ramli.
Dengan suasana kekeluargaan, Rizal dijamu sederhana di pendapa di sebelah kediaman Gunritno di Dukuh Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo. Pria berkacamata yang baru dua tahun menjabat Komisaris Utama PT Semen Gresik itu pun tak canggung dengan sambutan ala kadarnya.
Bahkan, dia terlihat mengapresiasi betul keberadaan komunitas adat tersebut. "Jangan dianggap Sedulur Sikep ini terbelakang. Justru mereka pelestari tradisi yang harus dilindungi," ujar Ramli yang selalu mencatat setiap keluhan yang disampaikan wong Samin dengan bahasa Jawa di buku kecilnya.
Pemikiran untuk tetap mewariskan tata cara Sedulur Sikep tampaknya tak bisa ditawar lagi. "Misale gunung dikepras lan sawah padha dinggo pabrik semen, anak putu mengko nasibe piye?" tanya Sedulur Sikep lainnya, Gunarti.
Dalam pengertian lebih luas, masyarakat yang identik dengan pakaian hitam itu beranggapan, tidak hanya lahan sawah yang terancam hilang dengan adanya pabrik semen. Sumber air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Sukolilo secara luas pun dikhawatirkan musnah.
Secara tidak langsung, Sedulur Sikep juga "menggugat" ketidakadilan informasi tentang rencana investasi itu. Kalangan ini merasa bingung untuk mengadukan keresahan mereka. Karena sudah dua kali meminta informasi kepada sekda dan DPRD, jauh sebelum pro dan kontra meruncing, namun tak ada kepastian jawaban.
Sejauh ini, dari catatan JMPPK terdapat sekitar 47 mata air yang berada di Pegunungan Kendeng Sukolilo. Lokasinya menyebar di enam desa, yakni Kedumulyo, Gadudero, Sukolilo, Tompegunung, Sumbersoko, serta Baleadi.
Menanggapi hal tersebut, Rizal berjanji mempertimbangkan aspirasi masyarakat pelestari budaya tersebut.
"Meski laporan yang saya terima banyak yang menerima (pembangunan pabrik semen), namun saya tetap akan mencarikan solusi terbaik bagi yang kontra. Jangan sampai niat baik ini dijalankan dengan proses yang tidak baik seperti yang saat pembebasan lahan untuk Waduk Kedungombo," tandasnya. (M Noor Efendi-54)
150 kerbau ikut demo tolak pabrik semen
KABUPATEN PATI - Sejumlah elemen masyarakat di Sukolilo, Selasa (1/3), menggelar aksi penolakan pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, Pati. Selain diikuti sekitar 75 warga, aksi itu juga diikuti 150 kerbau.
Hewan peliharaan warga itu ikut dibawa ke calon lokasi pabrik semen yang ada di Dukuh Curug, Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo sebagai simbol kekhawatiran warga setempat dengan ancaman kerusakan alam yang bisa terjadi sebagai akibat dampak pembangunan pabrik.
Selain warga Sukolilo yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Perbukitan Kendeng (JMPPK), aksi itu juga diikuti sejumlah aktifis LSM yang bergerak di bidang lingkungan, Yayasan Sheep.
Selain itu advokat hukum lingkungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Sukarman, juga ikut mendampingi warga yang turun melakukan aksi. Dalam aksi itu, sejumlah warga mencabut patok beton yang dipasang perangkat desa setempat sebagai tanda bahwa tanah itu akan menjadi calon lokasi pabrik semen.
Menurut salah seorang peserta aksi, Husaini yang dihubungi Wawasan, kemarin, warga mencabut patok beton karena sebagai pemilik sawah tidak pernah merasa menjual tanahnya ke pihak lain. "Seharusnya pemasangan patok seperti itu harus seizin pemilik tanah," katanya.
Ditambahkan, selain di Desa Gadudero, pemasangan patok sebagai tanda calon lokasi pabrik semen dan akses jalan milik pabrik juga ada di Desa Kedumulyo dan Desa Sukolilo.
Dikatakan, pemerintah seharusnya lebih terbuka dan bisa menerima aspirasi dari warga.
"Seharusnya kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan setelah dibagunnya pabrik semen dijawab dengan cara yang bijak," ujar Husain.
"Selama ini pemerintah justru menjawab aksi warga dengan cara-cara yang terkesan mengintimidasi warga. Termasuk dengan mencabut spanduk-spanduk yang dipasang oleh warga yang menolak pembangunan semen," katanya. Juk-
Hewan peliharaan warga itu ikut dibawa ke calon lokasi pabrik semen yang ada di Dukuh Curug, Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo sebagai simbol kekhawatiran warga setempat dengan ancaman kerusakan alam yang bisa terjadi sebagai akibat dampak pembangunan pabrik.
Selain warga Sukolilo yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Perbukitan Kendeng (JMPPK), aksi itu juga diikuti sejumlah aktifis LSM yang bergerak di bidang lingkungan, Yayasan Sheep.
Selain itu advokat hukum lingkungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Sukarman, juga ikut mendampingi warga yang turun melakukan aksi. Dalam aksi itu, sejumlah warga mencabut patok beton yang dipasang perangkat desa setempat sebagai tanda bahwa tanah itu akan menjadi calon lokasi pabrik semen.
Menurut salah seorang peserta aksi, Husaini yang dihubungi Wawasan, kemarin, warga mencabut patok beton karena sebagai pemilik sawah tidak pernah merasa menjual tanahnya ke pihak lain. "Seharusnya pemasangan patok seperti itu harus seizin pemilik tanah," katanya.
Ditambahkan, selain di Desa Gadudero, pemasangan patok sebagai tanda calon lokasi pabrik semen dan akses jalan milik pabrik juga ada di Desa Kedumulyo dan Desa Sukolilo.
Dikatakan, pemerintah seharusnya lebih terbuka dan bisa menerima aspirasi dari warga.
"Seharusnya kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan setelah dibagunnya pabrik semen dijawab dengan cara yang bijak," ujar Husain.
"Selama ini pemerintah justru menjawab aksi warga dengan cara-cara yang terkesan mengintimidasi warga. Termasuk dengan mencabut spanduk-spanduk yang dipasang oleh warga yang menolak pembangunan semen," katanya. Juk-
Kasur Karaban Terobos Pasar Luar Jawa
DILIHAT dari kain pembungkusnya dengan aneka ragam warna mencolok dan bercita halus, sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi calon pembeli. Tak heran jika beberapa tahun terakhir sejak produk Kasur Karaban dilempar ke pasaran sudah banyak peminatnya.
Barang yang semula hasil perajin kasur, bantal, dan guling (kastaling) warga Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Pati, sekarang juga diproduksi perajin desa tetanga, Sundoluhur, Kecamatan Kayen. Keistimewaannya, kasus ini praktis karena bisa digelar atau dilipat. Selain tidak memakan banyak ruangan juga tidak terlalu berat, sebagaimana produk kasur model lama.
Sebab, kasur produk yang sebenarnya sudah tertinggal itu rata-rata mempunyai ketebalan sampai 12 cm. Sehingga isi di dalamnya, tidak semua melulu kapuk (kapas), tapi juga campuran dari potongan sisa produk industri tekstil yang dikenal dengan patal.
Dengan demikian, kata pedagang dan penampung produk kasur dari Desa Sundoluhur, H Sunarto, untuk kasur tipis produk terakhir yang selalu laku terjual, adalah menjadi andalan perajin kasur di Karaban maupun di desanya. Apalagi, kini barang yang dihasilkan para perajin, cukup digemari di luar Jawa, terutama Sumtra, Kalimantan, dan Batam.
Kali terakhir, kasur dengan ketebalan hanya 1,5 cm itu bahkan sudah diekspor ke nagara tetangga, Malaysia. "Karena itu, kami pun harus menampung kasur praktis itu yang dihasilkan para perajin,"ujarnya.
Sepekan
Standar ukuran kasur yang sudah menjadi komoditi ekspor tersebut, katanya lagi, rata-rata adalah 160 X 190 cm. Dengan demikian, kini kebanyakan produk yang dihasilkan para perajin berukuran sebesar itu, sehingga jika pembeli di luar Jawa nanti ada permintaan mengubah ukuran, pihaknya akan menyesuaikan.
Mengenai harga per lembar, dia menerima setoran dari perajin Rp 98.000. Akan tetapi, yang bersangkutan sedikit keberatan untuk menyebutkan berapa harga jual kasur itu di luar Jawa, karena sifatnya dia hanya mengirim barang itu sampai di lokasi pengapalan, yaitu Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Dengan kata lain, untuk membawa dan menjual barang itu ke luar Jawa atau ekspor ke Malaysia sudah ada pihak lain yang menjadi agennya. Sehingga, dia cukup menampung dari para perajin, ditambah produk sama hasil buatannya.
Berkaitan hal itu, rata-rata tiap satu pekan dia berhasil menampung sedikitnya 1.400 lembar kasur praktis tersebut. Untuk mengangkut barang sebanyak itu hingga sampai pelabuhan, dua buah kontainer datang mengambilnya.
Karena untuk parkir kendaraan besar itu di desanya tidak tersedia tempat, maka dia memanfaatkan lokasi pinggir jalan di depan sebuah tempat penggilingan padi di Desa Boloagung, Kecamatan Kayen. "Desa tersebut dari tempat tinggal para peraji yang berjarak 1,5 kilometer." (36)Oleh Alman Eko Darmo
Barang yang semula hasil perajin kasur, bantal, dan guling (kastaling) warga Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Pati, sekarang juga diproduksi perajin desa tetanga, Sundoluhur, Kecamatan Kayen. Keistimewaannya, kasus ini praktis karena bisa digelar atau dilipat. Selain tidak memakan banyak ruangan juga tidak terlalu berat, sebagaimana produk kasur model lama.
Sebab, kasur produk yang sebenarnya sudah tertinggal itu rata-rata mempunyai ketebalan sampai 12 cm. Sehingga isi di dalamnya, tidak semua melulu kapuk (kapas), tapi juga campuran dari potongan sisa produk industri tekstil yang dikenal dengan patal.
Dengan demikian, kata pedagang dan penampung produk kasur dari Desa Sundoluhur, H Sunarto, untuk kasur tipis produk terakhir yang selalu laku terjual, adalah menjadi andalan perajin kasur di Karaban maupun di desanya. Apalagi, kini barang yang dihasilkan para perajin, cukup digemari di luar Jawa, terutama Sumtra, Kalimantan, dan Batam.
Kali terakhir, kasur dengan ketebalan hanya 1,5 cm itu bahkan sudah diekspor ke nagara tetangga, Malaysia. "Karena itu, kami pun harus menampung kasur praktis itu yang dihasilkan para perajin,"ujarnya.
Sepekan
Standar ukuran kasur yang sudah menjadi komoditi ekspor tersebut, katanya lagi, rata-rata adalah 160 X 190 cm. Dengan demikian, kini kebanyakan produk yang dihasilkan para perajin berukuran sebesar itu, sehingga jika pembeli di luar Jawa nanti ada permintaan mengubah ukuran, pihaknya akan menyesuaikan.
Mengenai harga per lembar, dia menerima setoran dari perajin Rp 98.000. Akan tetapi, yang bersangkutan sedikit keberatan untuk menyebutkan berapa harga jual kasur itu di luar Jawa, karena sifatnya dia hanya mengirim barang itu sampai di lokasi pengapalan, yaitu Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Dengan kata lain, untuk membawa dan menjual barang itu ke luar Jawa atau ekspor ke Malaysia sudah ada pihak lain yang menjadi agennya. Sehingga, dia cukup menampung dari para perajin, ditambah produk sama hasil buatannya.
Berkaitan hal itu, rata-rata tiap satu pekan dia berhasil menampung sedikitnya 1.400 lembar kasur praktis tersebut. Untuk mengangkut barang sebanyak itu hingga sampai pelabuhan, dua buah kontainer datang mengambilnya.
Karena untuk parkir kendaraan besar itu di desanya tidak tersedia tempat, maka dia memanfaatkan lokasi pinggir jalan di depan sebuah tempat penggilingan padi di Desa Boloagung, Kecamatan Kayen. "Desa tersebut dari tempat tinggal para peraji yang berjarak 1,5 kilometer." (36)Oleh Alman Eko Darmo
Harga Lahan Warga Tak Rasional, Semen Gresik Kejar Pembebasan Lokasi
KABUPATEN PATI- PT Semen Gresik (Persero) Tbk segera menegosiasi harga pembebasan lahan untuk rencana pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Di lapangan harga lahan, yang berupa sawah dan tegalan, di wilayah itu berkisar Rp 3.000-Rp 4.000/m2.
Namun, masyarakat meminta PT Semen Gresik membelinya sampai dengan Rp 150.000/m2. Sementara pihak Semen Gresik mematok harga beli Rp 7.000/m2 untuk tanah darat dan Rp 13.500/m2 untuk tegalan.
Di samping itu, BUMN itu juga akan terus memperkuat sosialisasi untuk menghindari mispersepsi di kalangan masyarakat.
Kepala Divisi Komunikasi Semen Gresik, Saifudin Zuhri menampik bila pihaknya disebut tidak pernah menyosialisasikan kepada warga soal rencana pembangunan pabrik semen.
Ia memaparkan, sosialisasi dilakukan di tiga tempat, yakni Desa Kedumulyo tanggal 24 Januari 2008, Sukolilo (26 Februari), dan Sumbersuko (27 Februari).
Secara umum ia mengatakan, masyarakat menyetujui adanya rencana pembangunan pabrik. Meski di sisi lain diakui ada sebagian pihak yang meresistensi, terutama dipicu alasan belum ada titik temu harga pembebasan tanah.
''Bagaimana bisa kalau kami dikatakan tidak kulanuwun. Kami sudah ke Pemkab Pati, mengajukan izin lokasi dan kemudian disetujui. Setelah itu dilanjutkan dengan ploting izin lokasi serta sosialisasi. Bila ada yang menyebut tidak ada sosialisasi itu tidak benar,'' kata dia didampingi General Manager Project Preparation Semen Gresik Group Project M Soffan Heri, Selasa (1/4).
Saat ini pihaknya sedang mengejar pembebasan tanah. Persoalannya, warga mengajukan nilai jual tanah yang dinilai PT Semen Gresik tidak rasional, lantaran melebihi di atas kewajaran. Di lapangan harga lahan, yang berupa sawah dan tegalan, di wilayah itu berkisar Rp 3.000-Rp 4.000/m2. Masyarakat meminta PT Semen Gresik membelinya sampai dengan Rp 150.000/m2. Sementara pihak Semen Gresik mematok harga beli sampai Rp 7.000/m2 untuk tanah darat dan Rp 13.500/m2 untuk tegalan. Menurut dia, pihaknya telah mempertimbangkan harga tanah berdasar lokasi, NJOP 2008 serta data transaksi tanah terakhir di wilayah tersebut. Pekan ini, rencananya negosiasi soal harga akan dilakukan kembali.
Lebih lanjut dijelaskan, pabrik semen tersebut akan dibangun di lahan seluas 14,32 juta hektare yang tersebar di delapan desa, yakni Kedumulyo, Gedudero, Sukolilo, Sumbersuko, Kasiyan, Tompogunung, dan Baturejo.
Sebagian besar kondisi lahan itu berupa tanah liat dan batu kapur. Dari lahan itu ada kawasan hutan, serta potensi alam lainnya, seperti gua kering, gua berair, mata air musiman, dan air tanah.
Soal potensi alam yang terdapat di lahan yang akan dibeli itu, Saifuddin berjanji tidak akan merusaknya. Bahkan untuk kawasan hutan yang turut dicaplok, telah disiapkan lahan dengan luas dua kali lipat sebagai pengganti.
Sedangkan untuk lahan kuburan dan situs juga tetap akan dipelihara.
Pemilihan Pati sebagai lokasi pabrik dipilih karena sudah memenuhi kelayakan dibanding kota lainnya. Namun pihaknya masih akan mengiringi dengan studi lanjutan, misalnya soal hidrologi karts, yang terkait kasus banjir belakangan ini. Di samping itu Semen Gresik juga masih menunggu hasil amdal yang baru akan rampung September mendatang. ''Sebagai pelaku bisnis, kami siap menanggung risiko, manakala amdal tidak lolos, sementara lahan sudah dibebaskan,' ' ujarnya. (H22-54)
Warga Cabut Patok Lahan
PATI - Sejumlah patok yang ditanam orang tak dikenal di sebagian lahan sawah warga Desa Kasiyan dan Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Pati, Selasa (1/4) dicabut. Penanda yang terbuat dari belahan bambu itu, dicabuti pemilik lahan yang mengaku resah dengan pematokan tersebut.
Mardi, seorang pemilik lahan mengutarakan, penanaman patok itu berlangsung sejak awal tahun lalu. Namun, dirinya tak pernah tahu maksudnya.
"Waktu saya tanya kepada orang-orang yang mematok, mereka tidak bilang apa-apa. Katanya nanti ada yang ngurusi lagi," ujar petani asal Desa Kasiyan itu.
Karena tidak mendapat jawaban pasti, dia lantas mencari tahu dari beberapa tetangga. Akhirnya dia mendapatkan informasi, lahannya yang dipatok termasuk wilayah yang akan dibebaskan untuk pembangunan pabrik semen.
Mendengar kabar tersebut, petani yang memiliki lahan seluas seperempat hektare itu merasa terancam. Dia khawatir tidak bisa menafkahi keluarganya ketika sawahnya dipaksa untuk dijual.
"Sampai kapan pun saya tidak akan menjualnya. Meskipun dihargai sampai Rp 500 juta, saya tetap mempertahankanna, " katanya saat ditemui di sawahnya.
Menurut dia, lahan pertanian tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatan keluarganya. Karena, dia sadar tidak memiliki kemampuan apa-apa selain bertani dan memelihara kerbau.
Selain susah mencari pengganti lahan jika dijual, sawah miliknya termasuk produktif. Dalam setahun, kata Mardi, petak sawah 2.500 m2 itu, setiap panen bisa menghasilkan gabah tiga ton. Kalau dijual untuk dua kali panen bisa mencapai Rp 12 juta.
Petani lainnya, Wasiran juga khawatir kehilangan mata pencahariannya. "Orang kecil seperti saya bisa apa kalau tidak bertani. Mau kerja di pabrik semen jelas tidak bisa."
Dampak Terburuk
Bahkan, menurutnya, dampak terburuk dari pengeprasan Gunung Kendeng bisa memperparah bencana banjir yang selama ini melanda permukiman maupun sawah.
"Ini saja air di sawah belum surut, apalagi nanti kalau gunungnya dikepras kemungkinan akan lebih parah lagi banjirnya," keluhnya.
Demikian halnya dengan Tasriyono, warga Desa Gadudero. Dia khawatir jika penambangan bahan baku semen jadi dilakukan dan menimbulkan kerusakan alam, harus mengadu kepada siapa.
"Seperti pengalaman warga sekitar pabrik semen di Tuban, ketika sumber air habis, sawah sering kebanjiran, dan polusi debu, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab," tandasnya. (H49-54)
Namun, masyarakat meminta PT Semen Gresik membelinya sampai dengan Rp 150.000/m2. Sementara pihak Semen Gresik mematok harga beli Rp 7.000/m2 untuk tanah darat dan Rp 13.500/m2 untuk tegalan.
Di samping itu, BUMN itu juga akan terus memperkuat sosialisasi untuk menghindari mispersepsi di kalangan masyarakat.
Kepala Divisi Komunikasi Semen Gresik, Saifudin Zuhri menampik bila pihaknya disebut tidak pernah menyosialisasikan kepada warga soal rencana pembangunan pabrik semen.
Ia memaparkan, sosialisasi dilakukan di tiga tempat, yakni Desa Kedumulyo tanggal 24 Januari 2008, Sukolilo (26 Februari), dan Sumbersuko (27 Februari).
Secara umum ia mengatakan, masyarakat menyetujui adanya rencana pembangunan pabrik. Meski di sisi lain diakui ada sebagian pihak yang meresistensi, terutama dipicu alasan belum ada titik temu harga pembebasan tanah.
''Bagaimana bisa kalau kami dikatakan tidak kulanuwun. Kami sudah ke Pemkab Pati, mengajukan izin lokasi dan kemudian disetujui. Setelah itu dilanjutkan dengan ploting izin lokasi serta sosialisasi. Bila ada yang menyebut tidak ada sosialisasi itu tidak benar,'' kata dia didampingi General Manager Project Preparation Semen Gresik Group Project M Soffan Heri, Selasa (1/4).
Saat ini pihaknya sedang mengejar pembebasan tanah. Persoalannya, warga mengajukan nilai jual tanah yang dinilai PT Semen Gresik tidak rasional, lantaran melebihi di atas kewajaran. Di lapangan harga lahan, yang berupa sawah dan tegalan, di wilayah itu berkisar Rp 3.000-Rp 4.000/m2. Masyarakat meminta PT Semen Gresik membelinya sampai dengan Rp 150.000/m2. Sementara pihak Semen Gresik mematok harga beli sampai Rp 7.000/m2 untuk tanah darat dan Rp 13.500/m2 untuk tegalan. Menurut dia, pihaknya telah mempertimbangkan harga tanah berdasar lokasi, NJOP 2008 serta data transaksi tanah terakhir di wilayah tersebut. Pekan ini, rencananya negosiasi soal harga akan dilakukan kembali.
Lebih lanjut dijelaskan, pabrik semen tersebut akan dibangun di lahan seluas 14,32 juta hektare yang tersebar di delapan desa, yakni Kedumulyo, Gedudero, Sukolilo, Sumbersuko, Kasiyan, Tompogunung, dan Baturejo.
Sebagian besar kondisi lahan itu berupa tanah liat dan batu kapur. Dari lahan itu ada kawasan hutan, serta potensi alam lainnya, seperti gua kering, gua berair, mata air musiman, dan air tanah.
Soal potensi alam yang terdapat di lahan yang akan dibeli itu, Saifuddin berjanji tidak akan merusaknya. Bahkan untuk kawasan hutan yang turut dicaplok, telah disiapkan lahan dengan luas dua kali lipat sebagai pengganti.
Sedangkan untuk lahan kuburan dan situs juga tetap akan dipelihara.
Pemilihan Pati sebagai lokasi pabrik dipilih karena sudah memenuhi kelayakan dibanding kota lainnya. Namun pihaknya masih akan mengiringi dengan studi lanjutan, misalnya soal hidrologi karts, yang terkait kasus banjir belakangan ini. Di samping itu Semen Gresik juga masih menunggu hasil amdal yang baru akan rampung September mendatang. ''Sebagai pelaku bisnis, kami siap menanggung risiko, manakala amdal tidak lolos, sementara lahan sudah dibebaskan,' ' ujarnya. (H22-54)
Warga Cabut Patok Lahan
PATI - Sejumlah patok yang ditanam orang tak dikenal di sebagian lahan sawah warga Desa Kasiyan dan Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Pati, Selasa (1/4) dicabut. Penanda yang terbuat dari belahan bambu itu, dicabuti pemilik lahan yang mengaku resah dengan pematokan tersebut.
Mardi, seorang pemilik lahan mengutarakan, penanaman patok itu berlangsung sejak awal tahun lalu. Namun, dirinya tak pernah tahu maksudnya.
"Waktu saya tanya kepada orang-orang yang mematok, mereka tidak bilang apa-apa. Katanya nanti ada yang ngurusi lagi," ujar petani asal Desa Kasiyan itu.
Karena tidak mendapat jawaban pasti, dia lantas mencari tahu dari beberapa tetangga. Akhirnya dia mendapatkan informasi, lahannya yang dipatok termasuk wilayah yang akan dibebaskan untuk pembangunan pabrik semen.
Mendengar kabar tersebut, petani yang memiliki lahan seluas seperempat hektare itu merasa terancam. Dia khawatir tidak bisa menafkahi keluarganya ketika sawahnya dipaksa untuk dijual.
"Sampai kapan pun saya tidak akan menjualnya. Meskipun dihargai sampai Rp 500 juta, saya tetap mempertahankanna, " katanya saat ditemui di sawahnya.
Menurut dia, lahan pertanian tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatan keluarganya. Karena, dia sadar tidak memiliki kemampuan apa-apa selain bertani dan memelihara kerbau.
Selain susah mencari pengganti lahan jika dijual, sawah miliknya termasuk produktif. Dalam setahun, kata Mardi, petak sawah 2.500 m2 itu, setiap panen bisa menghasilkan gabah tiga ton. Kalau dijual untuk dua kali panen bisa mencapai Rp 12 juta.
Petani lainnya, Wasiran juga khawatir kehilangan mata pencahariannya. "Orang kecil seperti saya bisa apa kalau tidak bertani. Mau kerja di pabrik semen jelas tidak bisa."
Dampak Terburuk
Bahkan, menurutnya, dampak terburuk dari pengeprasan Gunung Kendeng bisa memperparah bencana banjir yang selama ini melanda permukiman maupun sawah.
"Ini saja air di sawah belum surut, apalagi nanti kalau gunungnya dikepras kemungkinan akan lebih parah lagi banjirnya," keluhnya.
Demikian halnya dengan Tasriyono, warga Desa Gadudero. Dia khawatir jika penambangan bahan baku semen jadi dilakukan dan menimbulkan kerusakan alam, harus mengadu kepada siapa.
"Seperti pengalaman warga sekitar pabrik semen di Tuban, ketika sumber air habis, sawah sering kebanjiran, dan polusi debu, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab," tandasnya. (H49-54)
Soal pemblokiran situs porno DPRD panggil pengusaha warnet
KABUPATEN PATI - Komisi A DPRD Kabupaten Pati dalam waktu dekat ini akan memanggil para pengusaha warung internet (warnet) yang ada di kota Pati. Hal itu dilakukan untuk menyikapi rencana pemerintah memblokir situs porno mulai bulan April mendatang.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Adji Sudarmaji kepada wartawan, Senin (31/3), mengatakan, rencana menggelar rapat dengar pendapat dengan para pengusaha warnet ini perlu dilakukan untuk membahas kecenderungan prilaku sebagian pelajar, terutama siswa setingkat SMP yang sering datang ke warnet hanya untuk mengakses situs-situs porno.
Ketua Komisi A DPRD Pati, Adji Sudarmaji mengatakan, selain mengundang para pengusaha warnet, rapat dengar pendapat itu juga akan dihadiri para pejabat pemerintah kabupaten yang terkait dengan persoalan tersebut.
Dikatakan Adji Sudarmaji, dari hasil temuan komisi yang dipimpinnya, sebagian besar siswa SMP yang datang ke warnet memang hanya untuk mengakses situs- situs porno, bukan untuk kepentingan pendidikan.
"Sebelum ada kebijakan untuk memblokir situs-situs porno, kami sebenarnya juga memikirkan kebijakan yang bisa dilakukan di tingkat lokal, tetapi tanpa dukungan kebijakan yang berlaku secara nasional memang dampaknya sulit dirasakan," ujarnya.
Antisipasi
"Kami secara informal sudah membahas hal ini dengan anggota dewan yang lain. Kita berharap para pengusaha warnet juga memikirkan upaya antisipasi terhadap masalah itu. Jadi tidak hanya berpikir agar usahanya laris," kata Adji.
Ketua Komisi A, Adji Sudarmaji juga mengaku, sebagai anggota legislatif di daerah, dirinya mendukung kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika yang akan segera memblokir situs-situs porno.
Ketua Komisi A DPRD Pati tersebut berharap, digelarnya rapat kerja itu bisa menyamakan persepsi semua pengusaha warnet di Pati dalam mencegah pengunjung yang datang untuk mengakses situs-situs porno.
"Saat ini masalah pornografi yang muncul di situs-situs internet memang perlu menjadi perharian semua pihak, sebab menyangkut masa depan mental generasi muda kita," katanya. Juk-ip
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Adji Sudarmaji kepada wartawan, Senin (31/3), mengatakan, rencana menggelar rapat dengar pendapat dengan para pengusaha warnet ini perlu dilakukan untuk membahas kecenderungan prilaku sebagian pelajar, terutama siswa setingkat SMP yang sering datang ke warnet hanya untuk mengakses situs-situs porno.
Ketua Komisi A DPRD Pati, Adji Sudarmaji mengatakan, selain mengundang para pengusaha warnet, rapat dengar pendapat itu juga akan dihadiri para pejabat pemerintah kabupaten yang terkait dengan persoalan tersebut.
Dikatakan Adji Sudarmaji, dari hasil temuan komisi yang dipimpinnya, sebagian besar siswa SMP yang datang ke warnet memang hanya untuk mengakses situs- situs porno, bukan untuk kepentingan pendidikan.
"Sebelum ada kebijakan untuk memblokir situs-situs porno, kami sebenarnya juga memikirkan kebijakan yang bisa dilakukan di tingkat lokal, tetapi tanpa dukungan kebijakan yang berlaku secara nasional memang dampaknya sulit dirasakan," ujarnya.
Antisipasi
"Kami secara informal sudah membahas hal ini dengan anggota dewan yang lain. Kita berharap para pengusaha warnet juga memikirkan upaya antisipasi terhadap masalah itu. Jadi tidak hanya berpikir agar usahanya laris," kata Adji.
Ketua Komisi A, Adji Sudarmaji juga mengaku, sebagai anggota legislatif di daerah, dirinya mendukung kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika yang akan segera memblokir situs-situs porno.
Ketua Komisi A DPRD Pati tersebut berharap, digelarnya rapat kerja itu bisa menyamakan persepsi semua pengusaha warnet di Pati dalam mencegah pengunjung yang datang untuk mengakses situs-situs porno.
"Saat ini masalah pornografi yang muncul di situs-situs internet memang perlu menjadi perharian semua pihak, sebab menyangkut masa depan mental generasi muda kita," katanya. Juk-ip
Langganan:
Postingan (Atom)
